Problem Sampah dan Subsidi Listrik Banyak Dikeluhkan Masyarakat

CIREBON – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon untuk mendengar secara langsung keluhan-keluhan dari masyarakat serta menampung asipirasi masyarakat, DPRD serentak melakukan reses di tiap daerah pemilihannya langsung.

Hasil dari keluhan masyarakat khususnya daerah pemilihan (dapil, red) II Kabupaten Cirebon, masalah sampah masih nomor wahid yang dikeluhkan oleh masyarakat setempat dan juga masalah pencabutan subsidi listrik untuk masyarakat miskin.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Fraksi Partai Gerindra, Drs H Subhan saat menghadiri reses di Blok Pucukmendil Desa Tangkil Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, warga setempat banyak mengeluhkan berkaitan mengenai permasalahan sampah yang tidak ada ujungnya. “Masyarakat sini bilang sekarang sudah memasuki musim penghujan, akibat dampak dari sampah yang tidak dan belum ada solusi, genangan air sudah terlihat bahkan banjir siap-siap menghantui kita,” ujar Subhan, Senin (14/11/2017).

Dikatakan Subhan, sebenarnya pihak legislatif mengenai permasalahan sampah di Kabupaten Cirebon, DPRD sudah menganggarkan untuk pembebasan lahan untuk tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di tiga lokasi yakni sebesar Rp 21 miliar. “Jauh-jauh hari sebelum dewan menganggarkan untuk pembebasan lahan TPA, kita sudah mendorong kepada masyarakat agar membenahi sampah dari bawah baik itu dari tingkat desa, kecamatan kemudian baru disiapkanlah TPAnya. Nah, tetapi ujung-ujungnya ketika kita berbicara arus sampah dari bawah ke atas, maka TPA ini menjadi sesuatu yang mutlak,” kata Subhan.

Disamping selain permasalahan sampah yang dikeluhkan masyarakat, masalah pemerintah pusat yang telah mencabut subsudi listrik bagi masyarakat miskin. Hal tersebut tentu, kata Subhan masyarakat akhirnya menjerit dengan penghasilan tidak seberapa akhirnya mereka rela tidak makan asalkan listrik tetap nyala.

“Salah satu aspirasi yang paling mencolok lagi adalah dicabutnya subsidi listrik yang akhirnya hingga masyarakat merasa sangat terbebani. Sementara program dikembalikannya subsidi bagi masyarakat tidak mampu prosesnya sangat alot, banyak yang sudah mengajukan usulan hingga kini belum juga terealisasi,” tandas Subhan. (gfr)