BOP PAUD, Puluhan Massa Datangi Disdik Kabupaten Tasik

BOP PAUD, Puluhan Massa Datangi Disdik Kabupaten Tasik

TASIK – Puluhan massa aksi mengatasnamakan Tasikmalaya Budgeting Movement (TBM) melakukan unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (14/09/2017). Dalam aksinya, mereka menuntut transparansi anggaran Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Selain itu, mereka mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, sekolah serta pemerintah untuk mengawasi penyaluran anggaran BOP untuk PAUD. Karena anggaran yang akan turun tahun 2017 ini mencapai Rp 19,1 milyar dari Pemerintah Pusat.

Menurut Koordinator Aksi, Opan Hambali mengatakan, ajakan ini karena ketakutan adanya pelanggaran seperti yang terjadi di beberapa daerah. “Ada semacam pengkondisian atau intervensi dari pemerintah kepada lembaga pendidikan,” paparnya.

Lebih lanjut Opan mengatakan, pihaknya menilai adanya pengkondisian pembelanjaan dana BOP PAUD yang sudah tercium. “Pengkondisian ini khawatir akan merusak otonom lembaga dalam menentukan pembelanjaan BOP,” imbuhnya.

Selain itu Opan juga mengatakan dengan adanya hal seprti itu nantinya otonomi lembaga akan hilang, karena ada intervensi dari oknum pemerintahan disdik. Pihaknya juga khawatir adanya mark up jumlah siswa PAUD di Kabupaten Tasik. Artinya, jumlah siswa PAUD tidak sesuai dengan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) PAUD Dikmas.

Masih kata Opan, perhitungan siswa harus didasarkan pada dapodik, karena terkait anggaran BOP yang akan diberikan. “Ini harus sesuai karena jumlah dana yang diterima per siswa mencapai Rp 600 ribu, khawatir ada rekayasa untuk menambah atau mengurangi kuota,” lanjutnya.

Dirinya mencontohkan, dalam satu lembaga mempunyai 20 siswa, namun ada informasi hanya mendapatkan 18 siswa. Artinya dua siswa menjadi tanggungan lembaga. “Dengan adanya hal tersebut kasian lembaga harus menanggung kekurangan, ini menjadi persoalan,” kata Opan.

Pihaknya menegaskan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar bersikap netral dan tidak mengarahkan dalam pembelanjaan BOP. (and)