Pemerintah ‘Katanya’ Sudah Buat DIM dan Siap Bahas Revisi UU ASN

Pemerintah ‘Katanya’ Sudah Buat DIM dan Siap Bahas Revisi UU ASN

JAKARTA – Sekitar dua puluh ribu pegawai Pemerintah berstatus PTT, kontrak, honorer, pegawai tetap Non PNS, dan sukarelawan bertandang ke Istana Negara, Rabu (19/07) kemarin. Mereka adalah perwakilan dari berbagai Provinsi yang bekerja di berbagai bidang.

Anggota Baleg DPR RI sekaligus Pembina KNASN, Rieke Diah Pitaloka mengatakan, para pekerja yang menjalankan program pemerintah di Garda terdepan tersebut, tergabung dalam KNASN (Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara). “Mereka bergerak dari Masjid Istiqlal melewati Patung Kuda dan kemudian menyampaikan aspirasi di depan istana,” ujarnya.

Selain itu, 22 orang Perwakilan KNASN akhirnya diterima pihak istana pada pukul 12.30 hingga 14.00 WIB. Audiensi berlangsung 1,5 jam di Kantor Staf Kepresidenan.

Dijelaskan Rieke, pihak pemerintah yang menerima, yaitu Teten Masduki (Kepala Staf Kepresidenan) dan Dwi Wahyu Atmadji (Sekjen MenPAN RB) beserta jajarannya. DPW KNASN itu sendiri terdiri dari 11 provinsi, yakni DPW Riau, Jatim, Banten, Jateng, Bengkulu, Jabar, Lampung, DKI, DIY, Kalbar dan Sumsel.

Rieke menjelaskan, kesimpulan dari audiensi adalah pemerintah sudah menyelesaikan DIM Revisi UU ASN. Lalu, pemerintah sudah siap untuk segera membahas DIM bersama dengan DPR RI, tinggal menunggu undangan dari Badan Legislasi DPR RI. “Pertama, saya mengapresiasi sikap Pemerintah dan menunggu kenyataan bahwa DIM Pemerintah terkait Revisi UU ASN terbukti telah ada, dengan mengirimkannya ke DPR RI,” ucap Rieke.

“Kedua, sebagai Anggota Baleg saya akan segera berkoordinasi dengan pimpinan dan anggota Baleg untuk dapat mengundang kembali menteri, khususnya MenPAN-RB sebagai leading sektor yang diperintahkan oleh Surpres yang ditandatangani Presiden Jokowi 22 Maret 2017. Mohon hal ini juga menjadi catatan bagi Presiden, bahwa ada menteri yang abai terhadap perintah Presiden,” pintanya.

“Ketiga, sebagai Pembina Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara saya menginstruksikan kepada seluruh pimpinan di DPP dan DPW KNASN dari 11 Provinsi untuk tetap berada di Jakarta untuk mengawal hasil pertemuan dengan pihak istana hari Pertama sampai terakhir,” pungkas Rieke. (fjr)