Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Lampaui Target

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, didampingi Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran 2016, pada Rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, di Ruang Rapat Pripurna Gedung DPRD Jawa Barat, Jumat (24/03/2016).

Laporan pertanggungjawaban tersebut merupakan realisasi dari amanat Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 69 ayat 1, bahwa kepala daerah diwajibkan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagaimana diatur secra rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.

Pada kesempatan ini, Gubernur diantaranya menjelaskan tentang pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Terkait Pendapatan Daerah, yang bersumber dari; pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendaptan daerah ditargetkan sebesar 26,49 triliun rupiah, dan dapat direalisasikan sebesar 27, 69 triliun rupiah atau tercapai 104,54 persen.

“Capaian pendapatan daerah tahun 2016 melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 1,2 triliun rupiah,” Kata Gubernur Ahmad Heryawan.

Adapun rinciannya yakni, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar 16,26 triliun rupiah, terealisasi sebesar 17,04 triliun rupiah. Berdasarkan sumber pendapatan asli daerah, seluruhnya melebihi target yang telah ditetapkan dari: Penerimaan Pajak Daerah 104,76 persen, penerimaan retribusi daerah 105,09 persen, penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat direalisasikan sebesar 96,34 persen, dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 108,32 persen.

Sementara pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan sebesar 10,62 triliun rupiah dari target sebesar 10,19 triliun rupiah, yang terdiri dari dana alokasi umum sebesar 1,24 triliun; dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar 283,44 miliar, dan dana alokasi khusus sebesar 7,59 triliun.

“Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, mencapai 28,46 miliar rupiah dari target 28,66 miliar rupiah, atau mencapai 99,3 persen, yang terdiri dari: Hibah sebesar 99,16 persen, dan penyesuaian dana otonomi khusus sebesar 100 persen,” Sambungnya.

Untuk Belanja Daerah, terdiri dari belanja tidak langsung, dan belanja langsung. Belanja daerah pada tahun 2016 dianggarkan sebesar 29,49 triliun rupiah dan direalisasikan sebesar 27,62 triliun rupiah atau mencapai sebesar 93,66 persen dengan rincian; Belanja Tidak Langsung, dialokasikan sebesar 22,80 triliun rupiah, dengan realisasi mencapai 21,74 triliun rupiah, atau 95,36 persen, yang meliputi Belanja Pegawai sebesar 1,83 triliun rupiah atau 93,39 persen dari alokasi sebesar 1,96 triliun rupiah, belanja subsidi sebesar 14,99 miliar rupiah atau 00,99 persen dari alokasi sebesar 15 miliar rupiah.

Adapun belanja hibah sebesar 9,85 triliun rupiah atau 96,80 persen dari alokasi sebesar 10,18 triliun rupiah. Sedangkan belanja bantuan sosial sebesar 9,94 miliar rupiah atau 54,08 persen dari alokasi sebesar 18,38 miliar rupiah.

“Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan pemerintah desa sebesar 6,39 triliun rupiah atau 97,27 persen dari alokasi 6,57 triliun rupiah. Serta bandtuan keuangan kepada kabupaten/ kota, desa dan partai politikl sebesar 3,64 triliun rupiah atau 90,39 persen dari alokasi sebesar 4,02 triliun rupiah, juga belanja tidak terduga sebesar 19,8 juta rupiah atau 0,01 persen dari alokasi sebesar 29 miliar rupiah,” Imbuh Aher.

Terkait belanja langsung, Gubernur mengatakan bahwa dialokasikan sebesar 6,68 triliun rupiah, dengan realisasi mencapai 5,87 triliun rupiah atau 97,86 persen. Tingkat realisasi tersebut diantaranya dipengaruhi oleh adanya efisiensi pada beberapa program dan kegiatan.

Selain itu, dibahas pula terkait pembiayaan daerah, yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah, yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya dengan alokasi anggaran sebesar 3,48 triliun rupiah, dapat direalisasikan sebesar 3,64btriliun rupiah atau mencapai 104,75 persen.

Sementara Pengeluaran Pembiayaan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar 403,57 miliar rupiah, dapat direalisasikan sebesar 378,57 miliar rupiah atau mencapai 93,81 persen, yang digunakan untuk penyertaan modal daerah kepada PT. Argonesia, PD. Agribisnis dan Pertambangan, PD. Jasa dan Kepariwisataan, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa barat dan Banten, Tbk, PD. Bank Perkreditan Rakyat, PT. Lembaga Keuangan Mikro, Pt. Jamkrida Jabar, PT. Argo Jabar, PT. Asuransi Bangun Askrida, PT. BPR Intan Jabar, PT. BPR Karya Utama Jabar, PT. BPR Cianjur Jabar, PT. Migas Hilir Jabar, PT. BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, PT. BPR Karawang Jabar.

Usai sidang Paripurna DPRD tersebut, Gubernur, Wakil Gubernur, beserta Ketua DPRD Jawa Barat dan para wakilnya berjalan kaki menuju Halaman Gedung Sate meninjau Pameran LKPJ Gubernur Jawa Barat. (hms/rls)