Seperti Ini Kriteria Cabup Cirebon Versi Gerindra

CIREBON – Jelang Pilkada serentak 2018 mendatang serta Pemilu 2019 yang akan datang, partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Cirebon mulai memanaskan mesin partainya, salah satunya dengan menyelenggarakan kegiatan Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab) di Kantor DPC Gerindra Kabupaten Cirebon, Sabtu (18/3/2017).

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Cirebon, Drs H Subhan menuturkan Rapimcab ini adalah sebuah rangkaian kegiatan yang akan bermuara pada Rapimda dan Rapimnas. “Khusus di Kabupaten Cirebon, agenda yang dibahas adalah menyikapi Pilkada Kabupaten Cirebon yang akan datang. Kalau instruksi DPD partai Gerindra untuk pemilihan Bupati kita akan terapkan dan merekomendasikan saat ini masih sebatas kriteria belum menyebutkan nama karena masih kita godok supaya matang,” kata Subhan kepada wartawan.

Dikatakan Subhan, kriteria yang dikehendaki partainya ini untuk menjadi bakal calon Bupati ialah yang pertama sang calon tersebut adalah diutamakan dari kader partai. “Selain calon itu dari kader sang calon pun mempunyai integritas, punya kapabilitas dan mempunyai modal,” ungkapnya.

Subhan menambahkan, partainya ini masih menunggu instruksi dari DPD terkait apakah akan membuka penjaringan bakal calon bupati maupun wakil bupati atau tidak. “Kita pokoknya nunggu instruksi DPD maupun DPP. Nah kalau berbicara politik apakah bakal calon itu dari eksternal ataupun internal, politik itu serba mungkin saja bisa terjadi, tetapi tetap yang diutamakan terlebih dahulu adalah dari kader partai Gerindra,” jelasnya.

Disinggung siapakah nama kandidat dari internal partai Gerindra yang akan diajukan menjadi bakal calon Bupati 2018 mendatang sudah ada, Subhan menanggapi hal tersebut dengan sangat santai. “Kader internal yang sudah masuk itu ialah Pak Daddy Rohanady, saya dong selaku ketua DPC, dan bisa saja dari Fraksi DPRD seperti Cakra Suseno, Sofwan. Nah kalau eksternal belum ada karena kita belum melakukan komunikasi kearah sana meskipun komunikasi – komunikasi sudah ada yang terjalin,” paparnya.

Diakhir, politik itu tidak bisa disamakan dan bisa saja mempunyai kesamaan yang sama dengan provinsi maupun daerah-daerah lainnya. “Koalisi bisa saja terjadi seperti halnya mengikuti provinsi dan bisa saja tidak. Dan yang paling penting yang kita pegang adalah kembali lagi kepada instruksi dari DPP itu seperti apa, kemudian kita coba sambungkan dengan kondisi-kondisi disini serta kembalikan lagi kepada prinsip politik bahwa dipolitik itu serba mungkin,” pungkasnya. (gfr)