April 2017, Reforestasi Kawasan DAS Citarum dan Cimanuk Jabar Dimulai

JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menyatakan kesiapannya selaku pemerintah daerah dalam melancarkan segala upaya untuk menormalisasi sungai ataupun memperbaiki ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum dan Cimanuk di wilayah Jawa Barat. Hal ini diungkapkan usai mendengar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar yang memastikan upaya reforestasi, atau penghutanan kembali lahan di DAS Citarum dan Cimanuk, akan dilaksanakan segera. Rencananya, upaya normalisasi tersebut akan dimulai April 2017.

Hal demikian disampaikan Menteri LHK Siti Nurbaya usai rapat bersama Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, serta Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Kamis (16/03/2017).

“Jadwal kerjanya itu April awal atau minggu terakhir Maret ini,” ungkap Siti Nurbaya.

Siti Nurbaya pun menuturkan, setidaknya kerusakan yang terjadi di lahan DAS Citarum adalah seluas 18.600 hektar. Sementara kerusakan yang terjadi di DAS Cimanuk hulu sekitar 9.400 hektar.

Adapun secara teknis, upaya reforestasi DAS di wilayah Citarum dan Cimanuk Jawa Barat, akan dimulai dengan penanaman secara konvensional, yaitu dengan membagikan bibit kepada masyarakat untuk ditanam di wilayah DAS.

Sementara untuk kawasan tak berpenghuni, akan dilakukan mekanisme “Aerial Seeding” atau pembibitan yang disebar menggunakan helikopter.

Siti juga menambahkan, akan dilakukan pula upaya perbaikan di hilir sungai, yaitu dengan membangun infrastruktur pendukung seperti bendungan, sumur resapan, dan lain sebagainya.

Aher secara khusus mengapresiasi, karena menurutnya ini adalah penyelesaian hulu yang paling besar. “Biasanya memang di hilir yang banyak penyelesaiannya, pengerukan sungai itu yang sering jadi penyelesaian,” kata Aher.

Aher berharap, 3 -4 tahun ke depan, bisa terlihat perubahan yang diharapkan. “Prinsipnya, Jabar siap mensukseskan progam ini bersama-sama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya,” pungkas Aher.

Sementara itu, Direktur Jenderal Sumber Daya Air pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Imam Santoso menambahkan bahwa untuk perbaikan di kawasan hilir, kementeriannya berencana membangun sejumlah curug atau tempat mengalirkan air dan waduk guna mencegah banjir.

“Di Bandung sendiri, kita tahu memang Bandung cekungan, kalau di Cieunteung, kita lakukan pembebasan tanahnya di sana 8 hektar, kita akan memompa airnya dari Cieunteung ke Citarum. Sedangkan Citarum sendiri sepanjang 32 km kita akan normalisasi,” papar Imam.

Selain itu, kata Imam, yang akan dibuat di Jawa Barat adalah membuat curug Jompong dari aliran sungai Citarum, yaitu berupa terowongan sepanjang 260 meter. Dengan harapan, penyempitan sungai Citarum yang menyebabkan luapan air masuk dan menyebabkan banjir di Kota Bandung dapat tertanggulangi.

“Kita rencananya tahun 2017 ini sudah mulai sungai Cieunteung. Kemudian, sungai Citarum tahun 2018. Sedangkan, untuk terowongan Curug Jompong, kita mulai tahun 2017 ini. Jadi kita harap tahun 2019 semua sudah selesai,” Ungkapnya.

Kepala BNPB Willem Rampangilei mengungkapkan, untuk upaya reforestasi di wilayah DAS, dan sejumlah pembangunan sarana pendukung yang direncanakan tersebut, dibutuhkan dana sekitar Rp 320,6 miliar. Adapun dana tersebut, sesuai arahan Wapres RI Jusuf Kalla katanya, diambil dari dana cadangan penanggulangan bencana yang dimiliki BNPB.

“Bapak Wapres minta karena ini kan situasi darurat, kita butuh lebih cepat, sehingga kita sepakat dari Kementerian Keuangan, Bappenas, semua yang hadir rapat bahwa anggarannya akan diambil dari dana cadangan penanggulangan bencana. Nilainya adalah Rp 320,6 miliar dan itu sudah perintah bapak Wapres bahwa bulan depan sudah harus mulai dikerjakan oleh Kementerian LHK dan Kementerian PUPR,” katanya.

Tetapi, Willem memaparkan, dana sebesar Rp 320 miliar tersebut akan dibagi dua. Dengan perincian, untuk kegiatan serupa di Nusa Tenggara Barat (NTB) diperkirakan sebesar Rp 62,9 miliar, dan untuk di Jawa Barat diperkirakan sekitar Rp 250 miliar. (hms/rls)