Tim APN 2017 Lakukan Penilaian Tahap II

BANDUNG – Tim Anugerah Pangripta Nusantara (APN) mulai melakukan Penilaian Tahap II untuk APN Tingkat Nasional Tahun 2017. Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menerima langsung tim penilai dari Kementerian PPN/Bappenas RI dalam acara pembukaan penilaian APN 2017 di Aula Soehoed Warnaen Lantai 3 Kantor Bappeda Jawa Barat, Jl. Ir. H. Juanda No. 287, Kota Bandung, Jumat (10/3/17).

Wakil Gubernur Deddy Mizwar pun mengungkapkan bahwa Jawa Barat memiliki beberapa inovasi yang diharapkan bisa mendorong Jawa Barat ke posisi pertama. Dimana pada APN 2016 lalu Jawa Barat berada di posisi kedua terbaik setelah Provinsi DKI Jakarta, dan posisi ketiga ditempati Provinsi DI Yogyakarta.

“Ada beberapa inovasi ya, yang antara e-Samsat, kemudian TPP berbasis kinerja, dan Simpatik di perizinan. Kita harapkan dengan ketiga inovasi ini bisa mengangkat posisi Jawa Barat yang Insya Allah di tahun 2016 yang kedua bisa jadi yang pertama,” harap Wagub usai acara pembukaan.

Penilaian Tahap II ini merupakan bagian dari rangkaian penilaian untuk verifikasi terhadap proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) provinsi. Tahapan penilaian ada tiga tahapan, dimana Penilaian Tahap I sudah dilakukan sejak Januari 2017 terhadap Dokumen RKPD Provinsi. Sementara Penilaian Tahap III berupa presentasi dan wawancara di Tingkat Pusat.

“Ini baru sampai tahap penilaian perencanaan sebetulnya. Dikatakan perencanaannya bagus, Insya Allah pelaksanaan juga optimal,” ujar Wagub.

“Karena ujungnya sebetulnya adalah bagaimana dari perencanaan yang bagus tadi dilaksanakan secara optimal langsung menyentuh kepada masalah kesejahteraan masyarakat. Jadi sebetulnya akuntabilitas. Sementara kita pada akuntabilitas tadi kemarin dapat penilaian A, tertinggi bersama tiga provinsi lain, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta,” paparnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Uke Muhammad Husein, salah satu anggota Tim Penilaian. Uke mengungkapkan ke depan ada wacana penilaian APN tidak hanya berhenti pada perencanaan saja. Namun, dari perencanaan tersebut harus bisa dilaksanakan secara optimal dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara langsung.

Lebih lanjut, Uke juga menjelaskan bahwa APN ini diberikan sebagai upaya mendorong setiap daerah (provinsi, kabupaten/kota) untuk bisa menyiapkan dokumen rencana pembangunan atau RKPD secara konsisten, lebih baik, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan.

Selain itu, untuk menciptakan insentif bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih baik dan bermutu. Sementara sasaran yaitu tersusunnya metode dan kriteria penilaian dokumen rencana pembangunan, terlaksananya penilaian dokumen rencana pembangunan, dan terpilihnya provinsi, kabupaten, kota dengan dokumen rencana pembangunan yang terbaik sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

Dengan meraih APN ini bisa meningkatkan kredibilitas daerah dalam kualitas pembangunan. APN memiliki efek yang besar baik secara politik maupun ekonomi. Seperti investor akan lebih percaya daerah pemenang APN diyakini memiliki perencanaan pembangunan yang lebih baik.

“Tapi lebih kepada pengenalan atau acknowledgement bahwa ini loh daerah yang terbaik. Jadi bukan dalam benefit yang langsung. Memang Bappenas saat ini mengupayakan kuota pendidikan sumber daya manusianya kita tingkatkan untuk menang. Tapi kalau secara langsung itu belum,” tutur Uke dalam paparannya mengenai mekanisme penyelenggaraan APN 2017 di acara pembukaan.

Ada enam kategori dengan 12 trofi dalam APN 2017, diantaranya:

1. Pangripta Nusantara Perencanaan Terbaik Provinsi (3 trofi)
2. Pangripta Nusantara Perencanaan Peningkatan Terbesar (Progresif) Provinsi, peningkatan terbesar dalam hasil penilaian RKPD Tahun 2017 dibandingkan dengan Tahun 2016 (1)
3. Pangripta Nusantara Perencanaan Terbaik Kabupaten (3)
4. Pangripta Nusantara Perencanaan Terbaik Kota (3)
5. Pangripta Nusantara Inovasi Terbaik Provinsi (1)
6. Pangripta Nusantara Inovasi Terbaik Kabupaten/Kota (1)

Anggota Tim Penilai Kementerian PPN/Bappenas yang hadir pada acara pembukaan penilaian di Jawa Barat ini ada tiga orang, yaitu Wihana Kirana Jaya sebagai Ketua Tim Penilai, serta Uke Muhammad Husein dan Lilis Widyawati Dwi Lestari.

Selain itu, turut hadir unsur DPRD yang diwakili Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, unsur Pemerintah Kabupaten/Kota, unsur swasta dan dunia usaha, organisasi masyarakat, media massa, para Kepala SKPD Jawa Barat, para Kepala Bidang OPD Jawa Barat, unsur perguruan tinggi atau akademisi, peneliti dan mahasiswa, komite perencana dari Bappeda Jawa Barat, tim ekomoni makro, dan unsur dari stakeholder lainnya. (hms/rls)