Sikapi LKPJ Bupati, Fraksi PDIP Ungkap “Segudang” Masalah

BEKASI – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi dihujani kritik pedas dari sejumlah Fraksi DPRD Kabupaten Bekasi. Salah satu fraksi yang memberikan kritik atas LKPJ tersebut adalah Fraksi PDI Perjuangan.

Hal itu terjadi dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi dalam rangka pandangan umum fraksi terhadap LKPJ Bupati dan Wakil Bupati Bekasi periode 2012–2017 yang dilaksanakan di gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Selasa (07/03) yang dimulai sejak pukul 13.00 WIB siang hingga selesai.

Dari sejumlah catatan yang disampaikan, ada tiga isu yang menjadi sorotan Fraksi PDI Perjuangan, yakni pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Dalam keterangan persnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, Soleman menyebutkan sejumlah persoalan yang menjadi catatan di bidang pendidikan, yakni dari mulai belum tersedianya database sekolah, rendahnya kesejahteraan guru honorer, carut-marutnya sistem PPDB Online, masih maraknya pungutan liar, hingga fasilitas sekolah dinilai masih belum memadai.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga mendesak perbaikkan pelayanan dan fasilitas kesehatan, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Kasus gizi buruk dan rendahnya serapan anggaran juga disoroti Fraksi PDI Perjuangan terkait isu kesehatan. “Di tahun 2015, Pemkab Bekasi juga disebutkan gagal menyerap bantuan Provinsi Jawa Barat sekitar Rp 43 miliar untuk anggaran pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin,” kata Soleman.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, Nyumarno mengatakan, terkait isu ketenagakerjaan, Fraksi PDI Perjuangan meminta Dinas Tenaga Kerja dan Bakesbangpol untuk memonitor masalah tenaga kerja asing. Selain itu, disoroti juga masalah kasus-kasus ketenagakerjaan, pengupahan, dan masalah kesehatan serta Keselamatan Kerja.

Dijelaskan Nyumarno, dalam bidang kesehatan, tahun 2015 Dinas Kesehatan belum melunasi hutang tagihan pelayanan Jamkesda sebesar Rp 10 miliar, sehingga rumah sakit menghentikan pelayanan kepada pasien pemegang Jamkesda.

Kemudian di bidang pendidikan, lanjutnya, masih banyak sekolahan-sekolahan yang hingga saat ini masih terendam banjir. Proses kegiatan belajar-mengajar (KBM) yang masih belum memadai, karena masih ada murid-muridnya yang belajar tanpa meja dan kursi (lesehan-red). “Temuan-temuan seperti ini yang mestinya Pemerintah Kabupaten Bekasi benahi, kaji dan sikapi,” pungkasnya. (fjr)