Nyumarno: Masalah Honorer dan Problematika Pendidikan Harus Diselesaikan

BEKASI – Permasalahan yang masih mendasar di dunia pendidikan Kabupaten Bekasi cukup beragam. Dari kebutuhan Sekolah Negeri yang masih kurang, tenaga honorer TU sampai pengajarnya, sampai dengan kelengkapan Mebeleir yang belum terpenuhi secara maksimal.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, membenarkan hal tersebut. Pria yang juga menjabat sebagai Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bekasi Fraksi PDI-P ini membeberkan, untuk permasalahan status guru honorer saja, jangka menengah dan jangka panjangnya harus sebisa mungkin PNS mengabdi sampai sudah puluhan tahun, namun kepastian untuk menjadi PNS masih sebatas mimpi yang harus diperjuangkan.

“Dari Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Pusat harus segera menyelesaikan permasalahan ini. Jumlah honorer di dunia pendidikan Kabupaten Bekasi sudah mencapai kisaran 20.900 orang. Jika belum bisa menjadikan mereka PNS karena permasalahan regulasi, maka minimal jangka pendeknya adalah standar honor/upahnya harus ditingkatkan,” ucapnya. Lanjut Nyumarno, oleh karena itu pihaknya berencana kepada honorer di dunia pendidikan Kabupaten Bekasi yang berjumlah 20.900 orang, honornya ditingkatkan mulai tahun 2017 nanti.

“Anggaran yang kita siapkan mencapai kisaran Rp.162 Milyar Rupiah. Itu sudah clear di pembahasan kita Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi dengan Dinas Pendidikan dalam rapat pra KUA & PPAS tahun anggaran 2017. Kita jadikan rekomendasi dan nota dinas ke TAPD Pemkab Bekasi, Pimpinan DPRD, dan Badan Anggaran DPRD Kab.Bekasi. Saat pembahasan KUA & PPAS tahun anggaran 2017 ini, kebetulan saya Anggota Badan Anggaran juga, saya kawal anggaran Rp.162 Milyar tersebut agar masuk dalam KUA & PPAS 2017 yang nantinya muncul di APBD tahun 2017. Sudah clear, dalam pembahasan Badan Anggaran dengan TAPD dan SKPD Pemkab Bekasi, anggaran 162 Milyar itu sudah muncul dalam KUA & PPAS 2017 ini,” ungkap Nyumarno.

Masih kata dia, ada 2 hal lagi yang belum terselesaikan, tentang kewenangan SMA & SMK yang mulai Oktober 2016 kemarin ditarik ke Provinsi. Itu belum selesai dalam pembahasan di Badan Anggaran. “Apakah kita anggarkan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, jelas tidak bisa karena kewenangannya ditarik ke Propinsi. Kita belum sepakat juga misalkan dianggarkan semacam hibah Pemerintah Daerah ke Propinsi, itu yang belum clear, karena anggarannya juga fantastis, diatas 90 Milyar rupiah Bang,” tegas Nyumarno.

Lanjut dia, mudah-mudahan 2 hari kedepan saat sinkronisasi KUA & PPAS 2017, mudah-mudahan ada solusi terbaik. Sedangkan permasalahan terakhir adalah masalah Meubeleir di SDN dan SMP. Total data yang ada, srkitar 845 ruang kelas SDN yang butuh meubeleir, sedangkan untuk SMPN sekitar 200 ruang kelas. Itu terjadi lantaran gagal lelang di tahun 2015, sampai dengan RKB baru yang terbangun pada tahun 2016 namun belum ada Mebeuleirnya. “Jika setiap ruang kelas anggarannya Rp.50 juta rupiah, maka kita perlu anggaran sekitar Rp.52,2 Milyar untuk meubeleir di SDN dan SMPN. Ini juga belum teranggarkan, dan harus diperjuangkan agar muncul dalam APBD tahun 2017. Ya doakan ya Bang, saya juga minta dukungan dari rekan-rekan Badan Anggaran lintas Fraksi, agar dapat mengawal dan memperjuangkan anggaran Meubeleir untuk SD dan SMP ini. Sekali lagi, Alhamdulilah untuk 20.900 orang tenaga Honorer di dunia pendidikan sudah teranggarkan, efektif tahun 2017 nanti,” pungkas Nyumarno. (iar)