Jabar Publisher Berita Jawa Barat, Berita Cirebon, Berita Tasikmalaya, Berita Karawang, Berita Bekasi, Berita Bandung
CIREBON -Lagi, warga ngedemo proyek Pembangkit listrik Tenaga Uap (PLTU) terkait pencemaran lingkungan hidup. Kali ini, warga yang demo mengatasnamakan Solidaritas Pemuda Kanci (SPK) Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Senin (1/8/2016).
Pantauan wartawan Jabar Publisher di lokasi, aksi yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB hingga 12.30 WIB di depan pintu masuk PLTU I, dilakukan sebagai bentuk protes masyarakat sekitar tentang pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh bahan bakar batu bara yang digunakan oleh pihak PLTU. SPK juga menuntut agar PLTU ditutup.
SPK juga melakukan unjuk rasa dengan long march di jalur Pantura dan sempat memblokir jalur Pantura. Sehingga hal itu mengganggu lalulintas tersendat sementara.
Saat SPK hendak membakar ban dan menutup jalur Pantura, pihak keamanan langsung merampas ban tersebut dan terjadi kejar-kejaran antar pendemo dan pihak polisi. Namun hal itu tidak berlangsung lama.
Akhirnya pendemo melanjutkan aksi di depan pintu gerbang PLTU, hingga terjadi aksi dorong mendongrong dengan Polisi. “Kami butuh udara bersih. Cirebon itu kota udang, bukan kota batu bara,” tegas Habib Rohman, Koordinator Aksi.
Humas PLTU, Hafid, saat dikonfirmasi soal aksi menyatakan bahwa, pihaknya sebenarnya sudah memberikan ruang khusus untuk masyarakat untuk berdialog dengan duduk bersama. “Dalam aksi ini, mereka menuntut dan mempertanyakan mengenai pemakaian bahan bakar di PLTU yang sumbernya menggunakan bahan bakar batubara,” kata Hafid saat dikonfirmasi media seusai aksi.
Padahal, pihaknya mengaku sudah sering melakukan sosialisasi soal teknologi yang digunakan oleh PLTU. “Kita juga sudah jelaskan sebelumnya dan menawarkan melakukan kunjungan ke dalam PLTU untuk warga mengenai batu bara yang kami gunakan sebagai bahan bakar. Akan tetapi, mereka malah melakukan aksi seperti ini. Kita juga sudah tahu semua. Kita di sini menggunakan teknologi bersih dan sudah memenuhi standar sesuai peraturan pemerintah. Semuanya sudah ada di Amdalnya,” kata dia. (crd)
