Hebatnya PNS dan Pejabat PNFI Disdikpora Karawang, Jumat Jam 12 Siang udah Libur Lebaran

KARAWANG – Hebatnya pejabat dan para PNS (staf) di bidang Pendidikan Non Formal Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang. Baru juga hari Jumat (1/7/2016), sudah libur lebaran. Kepala Bidang PNFI Amid Mulyana beserta para stafnya sudah mengosongkan ruangan, bahkan hampir seluruh ruangan di kantor bidang tersebut lengang.

Pantauan jabarpublisher.com, Jumagt (1/7/2016), Kabid PNFI Disdikpora Karawang sudah tidak ada di tempat kerjanya sejak pagi. Tak jelas alasannya, namun saat hendak ditemui, seorang staf disana mengatakan kalau yang bersangkutan tidak ada di ruangannya. Ketika dihubungi lewat telepon pribadinya, yang bersangkutan mengatakan kalau dirinya sedang berada di luar kantor, karena ada urusan penting.

Jam 11.00 WIB, kantor Bidang PNFI Disdikpora Karawang mulai sepi. Satu demi satu para stafnya mulai meninggalkan ruang kerjanya. Hingga tepat jam 12.00 WIB, kantor tersebut sepi dari penghuni. “Ya saya masih di luar ada keperluan lain,” ujar Amid, saat dihubungi lewat pesan singkat di telepon pribadinya.

Padahal, untuk libur lebaran Idul Fitri 2016 bagi PNS, sudah aturannya. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2016, Pemerintah telah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2016.

Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2015, Nomor 2/SKB/MEN/VI/2015, Nomor 01 Tahun 2015 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016.

Khusus untuk Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1437 Hijriyah, Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriyah, dan Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriyah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

Pelaksanaan Cuti Bersama ini mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/lembaga/ perusahaan.

Unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan/atau daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja/ satuan organisasi/lembaga/ perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/ karyawan/pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi mengimbau seluruh aparatur negara, baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun anggota TNI dan Polri untuk tidak mengambil cuti tahunan pascalebaran.

“Kami mengimbau kepada aparatur negara untuk tidak mengambil cuti tahunan pascalebaran, selama satu minggu tanggal 11 Juli hingga 15 Juli 2016,” katanya saat menggelar Safari Ramadhan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (22/6/2016).

Menurut dia, hal itu disebabkan pemerintah telah memutuskan hari libur nasional dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriyah jatuh pada 6-7 Juli 2016 sedangkan cuti bersamanya pada 4, 5, dan 8 Juli 2016.

Selain itu, sebelum cuti bersama juga ada dua hari libur bekerja, yakni 2 dan 3 Juli 2016 serta setelah cuti bersama juga ada dua hari libur, yakni 9 dan 10 Juli 2016.

Dengan demikian, total libur yang dijalani aparatur negara selama Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriyah sebanyak sembilan hari.

Lebih lanjut, Yuddy mengatakan selama libur panjang tersebut, pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah tidak berjalan optimal sehingga berakibat pada terganggunya penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan warga seperti pelayanan surat izin mengemudi, berbagai perizinan, akta kelahiran, kartu tanda penduduk, sertifikat, dan sebagainya.

“Mengingat selama sembilan hari berbagai pelayanan publik dari pemerintah tidak optimal, kami berharap pascalebaran nanti ada optimalisasi pelayanan publik dengan dukungan SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur yang mencukupi di berbagai sentra pelayanan umum,” katanya.

Terkait imbauannya itu, Yuddy meminta para pejabat pembina kepegawaian (PPK), baik para menteri, pimpinan lembaga, gubernur, maupun bupati dan wali kota untuk tidak memberikan izin cuti tahunan kepada jajarannya, kecuali terdapat alasan yang benar-benar sangat mendesak.

“Surat resmi terkait hal ini akan segera kami sampaikan,” kata dia. (bay)