CIREBON – Empat buah spanduk yang tersebar di sejumlah titik, berisi dukungan terhadap pemerintah Kabupaten Cirebon untuk merelokasi Pasar Sumber menjadi perhatian masyarakat.
Sebab keempat spanduk yang tersebar di sejumlah titik, diantaranya di depan SPBU Kelurahan Kemantren, depan SMPN 1 Sumber, jalan Watu Belah tepatnya di depan DPD Partai Golkar dan juga di lokasi relokasi pasar sumber takni di Kelurahan Kenanga. Spanduk tersebut mengatasnamakan forum komunikasi peduli pasar Sumber (FKPPS). Padahal yang mewakili pedagang hanya ada satu forum yakni ikatan pedagang pasar Sumber (IPPS) saja yang diketuaui H. Ridwan.
“Kami malah mempertanyakan FKPPS itu mewakili pedagang yang mana. Dan itu orang-orangnya siapa, kami juga tidak tahu,” ungkap salah satu warga Sumber, Nata.
Sampai dengan saat ini, para pedagang masih konsisten dengan tuntutannya yakni dibangunnya Pasar Sumber di tempat lama (eks kebakaran.red). Oleh karena itu, spanduk yang berisi dukungan terhadap rencana pemerintah merelokasi bukan representasi dari keinginan pedagang.
“Saya pengen tahu siapa sih orang-orang dibalik itu semua. Kalau kita kan terang-terangan, siapapun tahu IPPS itu siapa. Jangan buat opini liar seperti ini, siapa yang bertanggungjawab,” lontarnya.
Lebih jauh disampikan Nata, spanduk tersebut telah terpasang sejak Senin lalu. Meskipun bertentangan dengan keinginan para pedagang, pihaknya tidak lantas melepas spanduk tersebut. “Itu hak ya, ya kami biarkan saja. Tapi kami ingin bertemu dan berdiskusi dengan mereka yang mengatasnamakan forum pedagang itu,” katanya.
Hal tersebut bukan kali pertama, lanjut dia, sebelumnya ada ormas yang menyebutkan mewakili pedagang dan mendesak pemerintah merelokasi pasar. Bahkan yang sangat disayangkan pemerintah dalam hal ini Disperindag saat audiensi menjanjikan akan mengusahakan dengan dewan. “Kenapa itu ormas ikut-ikutan, tidak mewakili pedagang juga kan,” ungkapnya.
Sedangkan, pada saat demo terakhir ribuan pedagang, pemerintah mengklaim bahwa ada unsur politis dibalik demo tersebut. Ia bersama dengan rekan-rekannya, menantang pemerintah membuka siapa saja yang berkepentingan dibalik demo. “Silahkan kalau pemerintah tahu buka saja biar jelas. Mana yang berkepentingan dan mana yang tidak, jangan lempar bola panas saja,” ungkapnya.
Salah satu pedagang, Hj. Ella menegaskan bahwa tidak ada satupun orang yang memberikan suntikan dana untuk menggelar demonstrasi menolak pemerintah daerah. “Baik itu H. Mustofa maupun Gotas tidak memberikan uang. Ini murni dari urunan pedagang, silahkan pemerintah buktikan kalau ada unsur politis disebelah mananya,” terangnya.
Justru pada saat yang melakukan demonstrasi ormas yang mengatasnamakan pedagang itu yang ada unsure politisnya. Karena jelas-jelas tidak ada satupun pedagang yang ikut, kemudian orang yang bernama Roni yang mengatasnamakan pedagang. Merupakan bukan pedagang Pasar Sumber. “Roni itu orang Astanajapura dan bukan pedagang sini (pasar Sumber.red). Kok dia berani mengatasnamakan 750 pedagang, yang bikin sakit lagi Disperindag menjanjikan akan mengusahakan dengan dewan,” ungkapnya.
Adapun, lanjut Ella sejumlah bendera ormas dan parpol pada saat aksi pedagang terakhir. Itu karena mereka simpatik dan merasa peduli terhadap pedagang. “Kami tidak minta mereka ikut, bisa tanyakan, mereka itu ikut sendiri. Nah yang mengaku kader PDI Perjuangan saat audiensi kami juga tidak tahu, itu bukan perwakilan dan juga pedagang. Kami sangat berharti-hati karena banyak kepentingan,” paparnya didampingi sejumlah pedagang. (gfr)