Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jabar Minta Fortuner, Warga: Wakil Rakyat Gak Merakyat

BANDUNG – Usulan pengadaan mobil dinas berupa Fortuner yang diajukan anggota Fraksi Gerindra DPRD Jabar kepada Pemprov Jabar, menuai protes warga. Menurut warga, usulan itu mencerminkan kalau legislator tersebut tidak merakyat.

“Anggota dewan kan wakil rakyat. Harusnya dia bisa merakyat. Dengan usulan pengadaan mobil ini jelas terlihat kalau dia hanya mementingkan dirinya sendiri, gak melihat pada penderitaan rakyat,” ujar Amir, warga Jabar.

Hal serupa juga dilontarkan pengamat kebijakan publik dari Monitorring Community Jawa Barat, Kandar Karnawan. Kata dia, usulan anggota dewan tersebut dinilai bakal menyakiti hati rakyat. Terlebih lagi, warga Jabar masih banyak yang kurang mampu.

“Masyarakat masih banyak loh yang kesusahan cari makan. Pakai hati dong, biar bisa berempati terhadap kondisi masyarakat yang sedang susah. Masyarakat Jabar pasti marah kalau tahu ini,” ujarnya.

Menurut dia, Menteri Dalam Negeri melalui Pemprov Jabar, harus membatalkan pembelian mobil Toyota Fortuner. “Mobil Toyota Rush yang ada saat ini sudah sangat layak kok,” lanjutnya.

Pembelian mobil baru, tambah dia, tidak terlalu urgent. Mobil yang digunakan para anggota dewan itu masih bagus. Banyak hal yang lebih penting dari pada harus beli mobil baru.

“Ini mau kerja atau mau gaya-gayaan dengan mobil mewah. Gubernur dan Mendagri harus mencoret usulan gila (pembelian 100 mobil baru) itu,” katanya.

Sebelumnya, anggota DPRD Jabar disebut-sebut ingin mengajukan mobil baru jenis Toyota Fortuner. Alasannya, mobil yang selama ini digunakan sudah lebih dari lima tahun atau peninggalan anggota DPRD Jabar periode sebelumnya. Jadi, katanya, pengajuan mobil baru sangat diperlukan.

BACA: Anggota DPRD Jabar Merengek Minta Fortuner, Aher: Lihat saja Reaksi Masyarakat

Adalah Ketua Komisi I DPRD Jabar Syahrir, yang mengeluarkan pernyataan itu. “Mobil ini sudah lebih dari lima tahun. Anggota sekarang kerap mengganti service sampai beberapa juta. Karena itu biaya sendiri. Kan sifatnya pinjam pakai,” ujar legislator dari Partai Gerindra itu, kepada wartawan, Senin (4/4) kemarin.

Menurut dia, para wakil rakyat saat ini layak memperoleh mobil dengan kapasitas CC lebih besar sekelas Fortuner atau Pajero Sport. Itu, juga kerena dia memandang kalau status anggota DPRD Jabar setidaknya sama dengan pejabat eselon II di eksekutif.

Adapun pimpinan DPRD tidak dimasukkan karena sudah menggunakan mobil dinas mewah jenis Toyota Camry yang harganya di atas Rp 750 juta.

“Kami minta sejajar dengan pejabat eselon II. Ini sudah rutinitas kami di lapangan, sehingga harus menunjang. Kan kalau Dapil di perkotaan sedan juga enggak masalah. Kami memang minta untuk lapangan, kita lihat saja Garut besarnya kayak apa, mobilitasnya tinggi,” tuturnya.

Dipaparkannya, penggunaan mobil yang lama kerap dikeluhkan para anggota dewan, karena kemampuannya yang tidak maksimal jika harus dibawa perjalanan jauh. Apalagi jika harus melintas jalan bebatuan seperti lintas Jabar Selatan.

“Mobilnya ada yang mogok, bahkan harus ganti. Jadi memang perlu peremajaan, jadi percaya saja ini untuk meningkatkan kinerja kami,” ujarnya.

Namun, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan enggan mengomentari masalah tersebut. “Tanya ke dewan, tanya ke dewan sajalah ya,” kata pria yang akrab disapa Aher di Gedung Negara Pakuan, Bandung. (bay)