Damin: Terkait Perda Pariwisata, Kabag Hukum Pemkab Bekasi Berikan Janji Palsu

BEKASI – Perda Pariwisata sebagai payung hukum untuk mengeksekusi tempat-tempat maksiat di Kabupaten Bekasi, sampai saat ini belum diberikan oleh Kabag Hukum Pemkab Bekasi. Padahal, beliau berjanji kepada para ulama dan pimpinan Ormas Islam akan diberikan pada Jum’at pekan kemarin.

Begitu juga Kasatpol PP, janjinya nihil untuk rapat bersama SKPD yang akan dilaksanakan, Selasa (22/03) kemarin lusa, untuk segera menertibkan kasus alih fungsi tanah kavlingan yang menjadi tempat maksiat dan semakin menjamur.

Tokoh Utara Kabupaten Bekasi, Damin Sada mengatakan, perkataan Pemkab Bekasi sudah tidak bisa dipegang lagi, bahwasanya keputusan pengeksekusian tanah kavlingan yang saat ini banyak didirikan bangunan sebagai tempat maksiat hingga saat ini juga belum terjadi.

Dikatakan Damin, Pemkab Bekasi terlalu sering mengulur waktu untuk mengatasi masalah ini, sehingga banyak penilaian yang terkesan bahwa pemerintah Kabupaten Bekasi hanya jalan di tempat. “Banyak ngoceh, tapi gak ada action,” tukasnya kepada Jabar Publisher, Kamis (24/03).

“Kabupaten Bekasi Darurat Maksiat dan Pemkab Bekasi tidak boleh kalah dengan kemaksiatan. Islam agama rahmat anti maksiat. Islam agama perdamaian, bukan berarti kita pasrah dengan kemaksiatan,” imbuh Damin.

Selain itu, pengeksekusian tempat-tempat maksiat di Kabupaten Bekasi adalah untuk mempersempitnya ruang gerak para pelaku dan pendatang yang diduga eksodus dari kawasan Kalijodo, Jakarta. Agar tidak bertambah banyak. Dan tidak ada lagi tempat bagi para pelaku maksiat yang akan disinggahinya.

“Saya berharap, tempat-tempat maksiat di Kabupaten Bekasi, apalagi dengan modus panti pijat tidak semakin menjamur, bahkan kalau bisa ditiadakan. Apabila Pemkab Bekasi ingin menciptakan  dan mewujudkan visi Kabupaten Bekasi yang agamais terlebih bersih dari berbagai kemaksiatan. Kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi?” pungkas Damin. (fjr)