Forum Kades/Kuwu se-Jabar Diajak Damai Pemprov Jabar, Sekjen FKKC: Demo Harus Tetap Jalan!

CIREBON – Seluruh Ketua Forum Kuwu dan Kades se-Jawa Barat termasuk Forum Kuwu Kabupaten Cirebon (FKKC) hari ini (Selasa,22/3/2016) diundang Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat untuk diajak damai. Selain mengajak damai agar tidak melakukan aksi demo, seluruh Forum Kuwu se-Jawa Barat pada tanggal 30 Maret mendatang, Sekda Jabar juga memberikan pemahaman kepada seluruh Ketua Forum Kuwu se-Jawa Barat tentang penundaan Bantuan Gubernur (Bangub) sebesar Rp100 juta yang diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur desa.

Sekretaris Jenderal Forum Kuwu Kabupaten Cirebon (Sekjen FKKC) M. Yusuf mengatakan dirinya berpesan kepada Ketua FKKC, Moh Carkim agar jangan mengingkari janji sesuai dengan kesepakatan kalau seandainya cair atau tidak cair Bangub tersebut, tetap demo tanggal 30 Maret nanti.

“Kalau PON-PON kan sudah pasti sudah dianggarkan jauh-jauh hari dan gak mungkin anggaran itu murni dari provinsi semua, pasti dari Kementerian pun ikut membantu,”katanya, Selasa (22/3/2016).

Dikatakan Yusuf, dengan adanya PON itu sebenarnya tidak menjadi alasan Bantuan Gubernur sebesar 100 juta itu tidak bisa di cairkan atau dipending dahulu. “Kenapa ini musti bangub yang seharusnya cair jadi di pending, ini kan ajang Nasional seharusnya pusat juga ikut nyumbang bukan murni dari Gubernur semua dananya,” jelasnya.

Alasan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak mencairkan dana Bangub sendiri, lanjut Yusuf, tidak ada didalam suratnya. Surat dari Sekda Provinsi Jawa Barat ke Sekda Kabupaten Kota se-Jawa Barat tidak ada alasannya hanya di pending saja. “Awalnya Aher itu ingin memberikan bantuan dana BanGub ini Aher datang ke Cirebon datang ke Garut bahkan datang ke seluruh Kota Kabupaten se-Jawa Barat bilangnya akan bantu dana BanGub tapi nyatanya sekarang mau mutus begitu saja,” bebernya.

Lebih lanjut dikatakan Yusuf, bantuan Gubernur ini semenjak tahun 2012. Awalnya, pihaknya beserta kuwu-kuwu se-Kabupaten Cirebon dikumpulkan di palimanan untuk sosialisasi. “Ini kan bantuan untuk infrastruktur bukan untuk kuwu, ini sih malah mutus hanya lewat surat saja, awalnya sosialisasi ujung-ujungnya pakai surat,” pungkasnya. (gfr)