Antisipasi Puso di 3 Kabupaten, BBWSCC akan Memodernisasi Jaringan Irigasi

CIREBON – Untuk mengurangi dampak puso yang sering terjadi di Kabupaten Cirebon, Majalengka, dan Indramayu, Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung (BBWSCC) berencana memodernisasi jaringan irigasi di daerah irigasi rentang.

Irigasi rentang tersebut mampu mengairi areal persawahan hingga 87.840 hektar atau meliputi tiga Kabupaten, masing-masing Kabupaten ada yang 1.094 hektar ada juga 20.571 hektar dan yang terluas adalah 66.175 hektar.

Namun kondisi sistem irigasi rentang saat ini adalah berkurangnya debit andalan yang memadai, berkurangnya kapasitas saluran yang disebabkan oleh sedimentasi pada saluran dan juga banyaknya pintu-pintu air yang rusak maupun hilang dan hanya menyisakan 10 persen saja.
Kepala Bidang PJPA (Pelaksanaan Jaringan dan Pemanfaatan Air pada BBWSCC, Beby Hendriwibawa mengatakan di era Presiden Jokowi melalui Dirjen SDA Kementerian PUPJR memodernisasi irigasi rentang, karena rentang ini berasal sumbernya dari bendungan waduk Jatigede.

“Anggaran sudah ada untuk memodernisasi sebelah kanan bisa namun sebelah kiri anggarannya tidak mencukupi. Oleh karena itu, ini sangat berdampak apabila bendungan rentang ini airnya sudah lancar namun sarana dan prasarananya belum mendukung,” kata Beby dihadapan awak media usai menggelar rapat di Aula Bappeda Kabupaten Cirebon, Kamis, (17/3/2016).

Dikatakan Beby, ini sangat berpengaruh sangat tinggi bagi kedaulatan pangan apabila bendungan rentang ini sarana dan prasaranya mendukung.

“Selain itu yang menghambat adalah bangunan-bangunan liar diatas sepadan sungai yang jelas menghambat dan mengganggunya aliran air untuk mengaliri irigasi-irigasi persawahan yang ada di tiga Kabupaten tersebut,” jelasnya.

Anggaran yang sudah disediakan untuk memodernisasi saat ini sudah tersedia sekitar 900 miliar. Itu hanya bisa menumpang untuk pembangunan yang sebelah kanan namun sebelah kirinya belum bisa karena kembali lagi anggaran pusat tidak mencukupi.

“Tetapi Alhamdulillah dengan adanya bantuan multiyears dari jepang untuk pembangunan sebelah kirinya. Insya Allah pada akhir tahun 2019 ini semua sudah selesai,” tukasnya.

Sementara itu di lokasi yang sama Kasatpol PP Kabupaten Cirebon, Ade Setiadi mengatakan sesuai data yang dimiliki olehnya ada sekitar 270an bangunan liar yang ada di sepadan sungai yang ada di Kabupaten Cirebon, karena bangunan liar ini sangat mengganggu bagi khususnya para petani.

Entah itu sungai menjadi dangkal, dan juga mengganggu jalannya air. Yang dahulu tidak ada bangunan liar, dengan adanya bangunan liar menjadi penghambat. “Pasti bangunan liar yang diatas sepadan sungai itu akan kita tertibkan, tetapi tidak begitu cepat karena kita juga butuh waktu dalam artian pendekatan terlebih dahulu, memberikan sosialisasi dampak dan akibat bangunan liar tersebut,” jelasnya.

Ade menambahkan, pihaknya tidak bisa mentargetkan kapan bangunan liar itu bisa ditertibkan. Karena menurut dia, yang punya program itu BBWSCC. “Yang penting katanya bulan Juni atau Juli program itu sudah berjalan. Berarti kita butuh waktu 3 bulan untuk menyelesaikan itu semua,” katanya. (gfr)