KPK: Anggota dan Pimpinan Senada Soal Korupsi Sumber Waras

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK), menyebut, pihaknya sepekat soal kasus dugaan korupsi di RS Sumber Waras. Bukan hanya Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan yang menyatakan kalau kasus tersebut sulit dinaikan statusnya ke penyidikan, tapi juga mulai dari ketua sampai anggota, semuanya satu nada.

“Itu tidak benar, berlima kompak sepakat semua tidak ada perbedaan pendapat antara pimpinan,” ujar Ketua KPK, Agus Rahardjo, saat konferensi pers di KPK, Jakarta, Kamis (10/3/2016).

Dijelaskan Agus, dalam penanganan kasus tersebut, sudah ada 33 orang yang dipanggil dalam kasus ini. Namun KPK belum menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menaikkan status dari penyelidikan ke tingkat penyidikan.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, kasus Sumber Waras sulit dinaikan status menjadi penyidikan. Hingga kini, kata dia, KPK masih terus mempelajari kasus tersebut. Dia mengingatkan untuk menaikkan tingkat sebuah kasus dari penyelidikan ke penyidikan butuh dua alat bukti yang cukup.

“Tidak semudah yang kita bayangkan karena harus ada dua alat bukti dulu. Selama itu (dua alat bukti) enggak ada kita enggak akan naikkan,” tandas Basaria, di Gedung KPK, Senin (29/2).

Dengan pernyataan itu, banyak pihak yang menuding Basaria melindungi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Staf Ahli Presiden bidang Bencana Alam di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Andi Arief mengkritisi pernyataan Basaria Panjaitan yang mengatakan tidak ada unsur Tindak Pidana Korupsi dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Melalui akun Twitter pribadinya @AndiArief_AA, Andri menyindir Basaria seakan pasang badan untuk Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menurutnya terlibat dalam kasus tersebut.

“Basaria komisioner pasang badan atas sebuah kasus. Di dalam tahap penyelidikan pun harusnya dilarang, apalagi penyidikan. Ini pertama kali,” cuit @AndiArief_AA, Selasa (1/3).

Selain itu, Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana alias Haji Lulung mengatakan, sebagai Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan harusnya memberikan keterangan jelas terkait ucapannya yang menyebut tidak ada unsur korupsi dalam pengadaan RS Sumber Waras. Pernyataan pimpinan KPK dari unsur polisi itu harus secara kolektif kolegia dan jangan pernyataan pribadi.

“Harusnya jangan pernyataan pribadi, sedangkan kami pada waktu ke sana dikatakan belum tahap penyelidikan baru penyidikan,” kata Haji Lulung saat dihubungi, Rabu (2/3).

Lebih lanjut, ia mempertanyakan maksud Basaria mengeluarkan pernyataan tersebut. Menurutnya, warga Jakarta sudah cukup pintar untuk mengetahui kasus pengadaan lahan RS Sumber Waras. (bay)