Jabar Publisher Berita Jawa Barat, Berita Cirebon, Berita Tasikmalaya, Berita Karawang, Berita Bekasi, Berita Bandung
BEKASI – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Bekasi, Daris, membuat surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo. Surat terbuka yang ditanda tangani tanggal 09 Februari 2016, akan dikirim menggunakan amplop ke Istana Negara.
Surat terbuka yang dibuat Daris tersebut dipublikasikan kepada sejumlah jurnalis, dalam acara silaturahmi untuk memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2016, bertempat di Rumah Makan Wulan Sari di Tambun, Kabupaten Bekasi, Selasa (09/02).
Daris mengatakan, surat terbuka diantaranya berisi agar Presiden, mencari jalan keluar atau solusi atas persoalan kemiskinan di wilayah berpenduduk 3 juta jiwa, yang kini menjadi kawasan industri terbesar di Asia Tenggara.
“Kabupaten Bekasi merupakan gudang pabrik. Di sini ada sebanyak 5 ribu perusahaan. Rp100 triliun Pajak Industri mengalir ke Pemerintah Pusat setiap tahun. Tapi angka yang fantastis itu, tidak berdampak positif bagi warga Kabupaten Bekasi,” tulis Daris dalam surat yang dibacakannya kepada awak media.
Daris juga memaparkan, meski Kabupaten Bekasi memiliki Upah Minimum Kab/Kota (UMK) terbesar nomor 3 di Jawa Barat, yakni Rp3.261.375, namun rata-rata pendapatan warga di pusat kota per bulan hanya Rp2,4 juta. Kalau untuk hidup sendiri, angka ini masih layak.
“Tapi, faktanya 65% dari pendapatan warga Kabupaten Bekasi digunakan untuk membiayai keluarga, anak, dan istri. Yang lebih memprihatinkan rata-rata pendapatan warga pinggiran, hanya Rp 600 ribu per bulan,” kata Daris.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi, lanjut Daris, pada tahun 2015 ada peningkatan kemiskinan di Kabupaten Bekasi. Dari 331.032 KK menjadi 361.610 KK. “Jujur saja, angka ini sangat kecil. Padahal, faktanya 35%-40% warga Kabupaten Bekasi hidup di bawah garis kemiskinan,” katanya.
“Kemiskinan yang terjadi di kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, bak kekeringan di musim hujan,” tambahnya.
Di Kabupaten Bekasi dari 2 juta lebih warga usia kerja, kata Daris, hanya 43% saja yang sudah bekerja. Sisanya masih menganggur. Angka ini dikhawatirkan akan meningkat, pasca pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Hal ini menurut Daris, cukup miris. Sebab pemberlakuan MEA, justru membuat Kabupaten Bekasi akan menjadi incaran tenaga kerja asing.
“Atas nama warga Kabupaten Bekasi, saya minta Presiden Jokowi segera mencari solusi. Kalau tidak persoalan ini akan jadi bom waktu. Minimal dari pajak industri Rp100 triliun setiap tahun yang masuk ke pusat, bisa dialokasikan untuk pembangunan di Kabupaten Bekasi sesuai undang-undang yang ada,” pungkas Daris. (fjr)
