Laskar NKRI : Pembebasan Lahan Pertamina 3 Karangsentosa Diduga Langgar Prosedur

BEKASI – Sekretaris DPD Laskar NKRI Kabupaten Bekasi Suhaeb Rizal menduga telah terjadi pelanggaran prosedur dalam proses pembebasan lahan untuk Pertamina 3 di Desa Karang Sentosa Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi.

Menurut informasi yang berhasil dihimpun pihaknya, pemilik lahan tidak pernah diajak berunding atau musyawarah untuk menentukan harga tanah dengan tim penilai pembebasan lahan (tim appraisal ,red) dari Pertamina.

“Pemilik lahan tidak diajak berunding oleh tim appraisal, hanya ditawar oleh para calo dan diberi uang muka, dan baru kemarin tanggal 22 Desember 2015 dilunasi,” ungkap Rizal.

Mestinya, lanjut Rizal, sekelas Pertamina sebagai perusahaan negara yang dibiayai dari uang rakyat harus melakukan proses perundingan dengan pemilik tanah.

“Masa iya perusahaan bonafid ngebebasin lahan kayak orang ngebebasin buat bikin perumahan, pakai kepanjangan tangan calo,” ujarnya.

Sedangkan, sewaktu masa pengujian seismik untuk menentukan tanah tersebut terdapat kandungan minyak atau tidak, kata Rizal, petani yang padinya terkena imbas dari proses peledakan tanahnya mendapat ganti rugi yang sepadan dengan harga padi saat itu. Dan saat itupun dilakukan mediasi untuk menentukan harga padi dengan para pemiliknya.

“Yang padinya kena injak karena buat lewat peralatan saja dibayar ganti rugi oleh Pertamina waktu uji seismik. Saat itu petani ada yang mendapat ganti rugi paling sedikit diatas Rp.1 juta, apalagi ini pembebasan lahannya,” paparnya.

Mestinya, lanjut Rizal, para pemilik tanah yang lahannya masuk dalam ploting untuk proyek pengeboran Pertamina diajak berunding oleh tim appraisal. Sehingga pemilik lahan tahu anggaran yang ditawarkan oleh Pertamina untuk pembebasan lahan mereka. Namun karena proses itu tidak ditempuh, maka disitulah muncul para spekulan atau oknum-oknum calo yang bermain untuk mencari keuntungan pribadi.

Rizal menduga kuat telah terjadi korupsi dengan dibungkus praktek percaloan yang sangat canggih dan sistematis dalam proses pembebasan lahan seluas kurang lebih 3 hektar itu. (Tle)