Jabar Publisher Berita Jawa Barat, Berita Cirebon, Berita Tasikmalaya, Berita Karawang, Berita Bekasi, Berita Bandung
JAKARTA – Bos MNC Group, Hary Tanoesoedibjo (HT), dilaporkan oleh Kepala Sub Bidang Penyidikan Pidana Khusus Kejagung, Yulianto, ke Bareskrim Polri. Pelaporan dilakukan atas tuduhan pengancaman, terkait penyidikan kasus dugaan korupsi restitusi pajak PT Telecom Mobile 8.
Sebelumnya, Yulianto selaku ketua tim penyidik kasus dugaan korupsi restitusi pajak PT Telecom Mobile 8 yang diduga melibatkan pengusaha Hary Tanoesoedibjo, menerima pesan singkat dari seseorang yang mengaku Hary Tanoesoedibjo. Pesan singkat itu berisi ancaman.
“Saya melaporkan secara resmi seseorang yang saya duga berinisial HT (Hary Tanoe). Saya laporkan yang bersangkutan dengan Pasal 29 UU ITE diancam dengan 12 pidana,” ukar Yulianto di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (28/1).
Yulianto mengaku laporan polisi dengan nomor LP/100/1/2016/Bareskrim tertanggal 28 Januari 2016 itu dilakukan lantaran pihaknya telah memiliki bukti permulaan. Salah satunya, pesan berisi ancaman melalui telepon seluler dari nomor 08151068080.
“Kenapa dia saya laporkan demikin, saya telah mempunyai bukti bukti yang cukup untuk melaporkan. Seperti saudara ketahui, bahwa saya saat ini sedang menyidik kasus mobile 8. Pada saat menangani kasus tersebut saya mendapat sms ancaman,” katanya.
Terpisah, Jaksa Agung Prasetyo membantah jika laporan anak buahnya ke polisi itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi PT Telecom Mobile 8.
“Enggak ada kaitannya dengan Mobile 8. Tapi saat Mobile 8 ditangani kejaksaan, itu menurut laporan jaksanya dia menerima SMS yang dinilai ancaman, mengintimidasi, dan tekanan,” kata Prasetyo di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Jumat (29/1).
Menurut dia, siapapun berhak membuat laporan seperti Yulianto jika memang mendapat tekanan dan ancaman dari orang lain. Terlebih, ancaman itu datang berkaitan dengan pekerjaan.
“Kamu pun bisa melaporkan saya kalau saya nekan kamu. Jadi kalian enggak perlu mempermasalahkan itu karena ini adalah hak warga negara dan hak seseorang yang merasa dirinya diintimidasi, ditekan, dan diancam,” tandas Prasetyo. (mdc/bay)
