Pengusaha Belum Berani Menanamkan Modal di Bekasi

BEKASI – Investor di Kota Bekasi sejauh ini masih bersikap wait and see untuk menanamkan modalnya di wilayah Kota Bekasi pada tahun ini.

Hal itu dikatakan Ketua Forum Investasi Bekasi (FIB) Deddy Harsono. Menurutnya, minat invetasi di Kota Bekasi belum banyak berubah pada tahun ini. Calon investor masih menimbang pertumbuhan ekonomi nasional dan lokal, juga melihat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.

Pertimbangan lainnya adalah mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada awal tahun ini. “Maka investor masih seperti tahun lalu, tetap akan wait and see,” katanya, Senin (4/1).

Menurutnya, untuk mendorong minat investasi di Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi diminta menderegulasi kebijakan untuk mendorong minat investasi di daerah, seperti yang dilakukan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut bertujuan agar kebijakan pemerintah pusat berjalan paralel dengan kebijakan di daerah.

“Selain itu pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi, misalnya infrastruktur jalan yang masih ada kemacetan. Tapi yang penting pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Total investasi di Kota Bekasi mencapai Rp5,3 triliun pada 2014 yang terdiri Penanaman Modal Asing Rp371 miliar dan Pemodal Dalam Negeri mencapai Rp4,9 triliun. Dalam Profil Daerah Kota Bekasi menunjukkan rata-rata pertumbuhan invetasi di Kota Bekasi Rp3,13 miliar sejak 2008.

Sementara itu, total APBD Kota Bekasi 2016 mencapai Rp4,4 triliun dengan alokasi anggaran hingga 62% untuk belanja modal, sedangkan sisanya untuk belanja pegawai. Hal ini sesuai dengan pencanangan 2016 yang merupakan tahun infrastruktur.

Deddy mengharapkan, ABPD yang telah disahkan itu dapat diaplikasikan oleh para SKPD. Dengan demikian, belanja negara tersebut akan serta merta menggerakkan ekonomi daerah.

Wakil Ketua Kadin Kota Bekasi Bidang Hukum dan Humas Iqbal Daud mengatakan untuk mengaplikasikan serapan anggaran tersebut perlu ditunjang oleh SDM aparatur yang memadai dan proses tender yang lebih terbuka. Selain itu, para pelaku usaha juga perlu dilibatkan dalam pengembangan ekonomi daerah, khususnya yang terkait dengan investasi dan UMKM.

“Sejauh ini pelibatan hanya pada proyek infrastruktur yang APBD itu, tapi harusnya juga melibatkan UMKM, investasi dan migas,” pungkasnya. (fjr)