Dituding Tidak Kondusif, Aspelindo Tantang Kapolres Lakukan Klarifikasi

CIKARANG PUSAT – Terkait statment Kapolresta Bekasi Rickynaldo disalah satu media yang menyebut bahwa Asosiasi Pengusaha Limbah Indonesia (Aspelindo) Kabupaten Bekasi tidak kondisif dalam persaingan antar pengusaha limbah di kawasan yang ada Kabupaten Bekasi untuk mendapatkan SPK membuat Aspelindo geram. Pasalnya, Aspelindo mengklaim kondisi saat ini antar pengusaha limbah tidak ada konflik yang terjadi.

“Pernyataan Kapolresta Bekasi tidak tepat, kami hanya ingin mengklarifikasi, bahwa kenyataannya tidak seperti itu,” ucap Sekjen Aspelindo Kabupaten Bekasi, Budiyanto.

Dijelaskannya, semestinya sebelum berstatment seperti itu pihaknya (Kapolres) mempunyai data. Pihaknya sangat menyayangkan pernyataan Kapolres bahwa seolah-olah di Kabupaten Bekasi pengusaha limbah itu tidak kondusif yang terjadi sikut-sikutan yang terjadi persaingan yang tidak sehat. “Menurut kami sudah bertahun-tahun di Kabupaten Bekasi keadaannya sudah sangat kondusif, sebelum jamannya Kapolres nya pak Isnaeni pengusaha limbah sudah kondusif,” katanya.

Menurutnya, ketika ada persaingan mendapatkan SPK dari pabrik-pabrik Aspelindo biasa saja, dalam hal ini yang kalah tetap tidak ada perselisihan terhadap yang menang. “Ya menurut saya biasa saja yang kalah ya kalah, setelah yang menang ya menang, dimana pabrik yang ribut-ribut soal limbah seperti dahulu kala, sekarang yang ribut-ribut kaga ada lagi bang khusunya yang di Aspelindo itu tidak ada seperti itu lagi,” ungkap pria yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi ini.

Tidak hanya persoalan itu saja, kata dia, hari ini yang terjadi bukan gejolak dipengusaha limbah saja. Justru yang terjadi adalah penegakan hukum yang saat ini sudah merepotkan para pengusaha limbah. Karenanya, hari ini penegak hukum itu terlihat bukan pada pengayoman dan pembinaan, melainkan ini lebih kepada kepentingan. “Buktinya apa? Sampai ada pengusaha yang ada di internal mereka (Kapolres), antara pengusaha yang punya pabrik dan pengusahanya dan kemudian masuk pengusaha luar nah disitu ada menejement konflik yang dilakukan oleh penegak hukum. Ya mudah-mudahan ini kedepannya tidak terjadi,” paparnya.

Lanjut dia, dalam hal ini pihaknya sudah mengetahui dalam kejadian tersebut dalangnya, penainnya dan mengarah kepada siapa. “Kan kami sudah mengetahuinya, kami gak bodoh-bodoh bangat, dan pengusaha limbah disini bukan orang biasa-biasa aja, kita mempunyai jaringan keatas kuat dan kebawah juga kuat,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Aspelindo Kabupaten Bekasi, Hartono menambahkan, dirinya sangat sedih dengan pernyataan Kapolresta Bekasi tentang tidak kondusifnya persaingan pengusaha limbah di Bekasi dalam mendapatkan SPK dari perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi. “Yang pertama saya sangat sedih dan kita semua sangat kaget, karena kami Apelindo selama ini sudah membangun kekeluargaan dan menyelesaikan masalah-masalah tidak harus berbenturan, kita bersifat dewasa dalam suatu penyelesaian masalah,” ucapnya.

Dalam pernyataan Kapolres tersebut, kata dia, Aspelindo akan mengambil langkah, akan meminta waktu kepada Kapolres untuk menjelaskan langsung kepada pihak Aspelindo bahwa di Kabupaten Bekasi dianggap tempat rawan dan telah terjadi peta konflik. “Yang jadi pertanyaan kita konfliknya ada dimana? Kita mempertanyakan. Karena kalau berita ini sampai tersebar keluar dianggap ini tidak kondusif, kami merasa ini sangat memprihatinkan kami sebagai warga Bekasi,” katanya.

Menurutnya, persaingan antar pengusaha limbah di Kabupaten Bekasi tidak ada, justru malah Kabupaten Bekasi ini aman dan tentram. Pasalnya, pihaknya tidak ada masalah dengan siapa pun. “Kami berharap khususnya dalam hal ini kepada Kapolres Bekasi agar mengayomi dan membina,” tandasnya. (iar)