Sanitasi Jadi Indikator Kemiskinan Jabar

BANDUNG  – Kurangnya infrastruktur sanitasi pada masyarakat, menjadi indikator tingkat kemiskinan non-pendapatan di Jabar. Selain sanitasi yang memegang peranan penting bagi kesehatan, pendidikan dan penyediaan gizi seimbang juga menjadi indikator kemiskinan non-pendapatan.

Usai menghadiri Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di Gedung BAPPEDA Jabar, Jumat (26/06), Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengungkapkan bahwa 58% penduduk Jabar belum memiliki sanitasi. Jumlah tersebut menurut Deddy menjadi tugas yang harus diprioritaskan dalam rangka mengurangi angka kemiskinan. Terlebih, sanitasi dinilai sangat diperlukan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

“Karena tidak sehat, maka jadi miskin,” pungkas Deddy ditemui usai rapat. “Dan pembangunannya akan dilakukan secara bertahap,” sambungnya. Disinggung mengenai anggarannya, Deddy menegaskan bahwa 10% dari APBD yang dikucurkan untuk bidang kesehatan, sebagian besarnya akan disalurkan untuk pembangunan sanitasi di seluruh Jawa Barat. Deddy berharap, besarnya anggaran sanitasi ini dapat menurunkan angka kemiskinan bidang kesehatan di Jawa Barat.

“Dari dana kesehatan yang 10% itu sudah 2,4 trilyun besarnya, itu pun pertahun,” ungkap Deddy. “Mudah-mudahan besaran ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap masalah kesehatan, sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan itu sendiri,” lanjutnya. (red/hms)