Mengapa Korupsi di TNI dan Polri Jarang Viral? Ini Faktornya!

KASUS korupsi di berbagai institusi pemerintahan kerap menjadi sorotan media dan viral di masyarakat. Namun, hal yang berbeda terjadi pada kasus korupsi di lingkungan TNI dan Polri. Meski beberapa kasus terungkap, skandal besar di dua institusi tersebut jarang mendapat sorotan luas seperti kasus-kasus korupsi di instansi sipil.

Berikut beberapa faktor yang membuat korupsi di TNI dan Polri tidak banyak ter-blow up di media:

1. Kultur Institusi yang Tertutup

TNI dan Polri merupakan institusi dengan struktur hierarkis yang kuat dan cenderung tertutup. Banyak kasus korupsi di dalamnya diselesaikan secara internal melalui peradilan militer atau mekanisme disipliner, sehingga tidak sampai menjadi konsumsi publik.

2. Kewenangan dan Pengaruh yang Kuat

Sebagai institusi keamanan negara, TNI dan Polri memiliki kekuatan yang besar, termasuk dalam mengontrol informasi. Akses jurnalis dan media untuk melakukan investigasi juga terbatas, membuat sulitnya pemberitaan kasus-kasus yang terjadi.

3. Peradilan Militer yang Eksklusif

Bagi prajurit TNI, kasus yang melibatkan mereka tidak ditangani oleh pengadilan umum, melainkan melalui peradilan militer. Hal ini membuat pengawasan dari luar, termasuk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjadi lebih terbatas. Sementara di Polri, kasus sering kali ditangani oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) sebelum berkembang ke ranah hukum.

4. Minimnya Transparansi Anggaran

Anggaran pertahanan dan kepolisian kerap diklasifikasikan sebagai informasi rahasia negara. Dengan alasan keamanan, detail pengadaan senjata, kendaraan, hingga proyek infrastruktur di tubuh TNI dan Polri tidak dibuka ke publik. Kondisi ini membuat audit dan investigasi oleh lembaga pengawas menjadi sulit dilakukan.

5. Adanya Kepentingan Politik dan Keamanan

Dalam beberapa kasus, ada kepentingan politik tertentu yang membuat skandal di TNI dan Polri tidak diungkap secara luas. Pemerintah atau pihak terkait mungkin lebih memilih menjaga stabilitas nasional daripada membiarkan skandal besar mencuat dan merusak citra institusi pertahanan dan keamanan.

Kasus Korupsi yang Pernah Terungkap

Meski demikian, beberapa kasus korupsi besar di lingkungan TNI dan Polri pernah mencuat, seperti:

• Dugaan korupsi pengadaan alat komunikasi TNI yang merugikan negara miliaran rupiah.
• Skandal pembelian pesawat bekas yang tidak layak operasional.
• Kasus suap dalam proyek pengadaan kendaraan taktis dan persenjataan.

Namun, kasus-kasus tersebut sering kali tidak berkembang luas di media, atau penyelesaiannya tidak transparan. Jika diperhatikan dengan seksama, umur isunya pun relatif pendek.

Dengan berbagai faktor di atas, publik pun bertanya: apakah korupsi di institusi pertahanan dan keamanan bisa benar-benar diberantas jika tidak ada transparansi dan pengawasan ketat?

Eks Menteri Pertahanan yang kini jadi Presiden RI, Prabowo Subianto saat ini menghadapi tantangan besar dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas di tubuh TNI dan Polri. Upaya bersih-bersih harus menjadi prioritas, terutama dalam menertibkan praktik korupsi yang kerap terjadi dalam pengadaan alutsista, kendaraan militer, dan proyek strategis lainnya.

Sebagai pemimpin yang memiliki pengalaman panjang di dunia militer, Prabowo perlu memastikan bahwa setiap proses pengadaan dilakukan secara profesional, bebas dari kepentingan pribadi maupun kelompok. Pengawasan ketat harus diberlakukan agar tidak ada lagi mark-up harga, pengadaan fiktif, atau permainan broker yang merugikan negara.

Lebih dari sekadar penegakan hukum, reformasi sistem pengadaan harus dilakukan dengan meningkatkan transparansi, memperkuat mekanisme audit, serta membuka ruang bagi pengawasan publik dan lembaga antikorupsi. Jika tidak, potensi kebocoran anggaran pertahanan akan terus terjadi dan merugikan rakyat.

Dengan anggaran pertahanan yang semakin besar, Prabowo harus memastikan bahwa setiap rupiah digunakan untuk memperkuat kedaulatan negara, bukan untuk memperkaya segelintir oknum di dalam institusi. Jika tidak ada langkah tegas, maka korupsi di sektor pertahanan hanya akan menjadi bom waktu yang dapat melemahkan kekuatan militer Indonesia di masa depan. (dbs/jp)