DPRD Kab Cirebon Bahas Optimalisasi CSR untuk Pembangunan Daerah

CIREBON – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon tengah mengkaji optimalisasi pemanfaatan corporate social responsibility (CSR) dalam mendukung pembangunan daerah. Pembahasan ini menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (PTJSLP). Panitia Khusus (Pansus) Raperda PTJSLP menggelar rapat bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Cirebon di ruang Komisi II, Selasa (4/3/2025).

Ketua Pansus Raperda PTJSLP, Rudiana, menjelaskan bahwa CSR merupakan bagian dari keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat dan lingkungan. Namun, selama ini pemanfaatan CSR oleh berbagai usaha, mulai dari skala mikro hingga besar di Kabupaten Cirebon, belum terkontrol secara maksimal. Oleh karena itu, melalui raperda ini, DPRD mengusulkan agar CSR dapat diarahkan sebagai tambahan anggaran pembangunan daerah.

“Selama ini, banyak perusahaan telah menyalurkan dana CSR, tetapi belum terarah dengan baik. Dengan adanya regulasi ini, kami berharap pemanfaatannya lebih maksimal dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan,” ujar Rudiana.

Anggota Pansus Raperda PTJSLP, Cakra Suseno, menambahkan bahwa regulasi ini penting agar dana CSR benar-benar memberikan dampak positif, terutama dalam mendukung program prioritas pemerintah daerah. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah dan perusahaan harus diperkuat agar pemanfaatan CSR lebih tepat sasaran.

Sekretaris Disperindag Kabupaten Cirebon, Rodiya, mengungkapkan bahwa selama ini beberapa program Disperindag sudah mendapat dukungan dari dana CSR. Namun, Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (Ekosda) Bapelitbangda Kabupaten Cirebon, Dini Dinarsih, menegaskan bahwa meskipun CSR dapat diarahkan untuk pembangunan, perlu ada kesepakatan dan persetujuan dari pihak perusahaan.

Pembahasan ini menjadi langkah awal bagi DPRD Kabupaten Cirebon untuk memastikan CSR dapat dioptimalkan sebagai instrumen pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan. (adv)