BANDUNG – Bangunan-bangunan hasil tender di masa penjajahan Belanda, seperti Gedung Sate dan Gedung Negara Pakuan, memiliki fondasi yang kuat dan kokoh walau tidak pernah diganti hingga hari ini. Namun mengapa hasil pembangunan anak bangsa dewasa ini mudah dihancurkan?
Pertanyaan tersebut diajukan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) pada saat membuka secara resmi acara Bimbingan Teknis Keinvestigasian Bagi Auditor Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Wilayah Provinsi Jawa Barat, di Hotel Topas Bandung, Senin (02/11). Dalam sambutannya Aher memaparkan, pembangunan hasil tender harus memiliki nilai umur sejarah, bukan umur teknis yang notabene mengutamakan harga terefisien.
“Pertanyaannya adalah, mungkinkah kita menghasilkan bangunan-bangunan seindah dan sekokoh seperti dulu?” tegas Aher. “Mungkin ke depan, saya kira tidak salah kalau siapapun di antara kita (BPKP atau BPK), menghadirkan sebuah pikiran baru untuk menghadirkan bangunan yang nilai umurnya bukan umur teknis saja, tapi juga umur sejarah,” paparnya lagi.
Menurut Aher, umur teknis bangunan hanya selama 40-60 tahun, kemudian rusak dan harus dibangun ulang. Sedangkan umur sejarah jauh melampaui umur teknis, dimana ketika insinyur (pembuat) bangunan telah wafat, gedungnya masih dapat dimanfaatkan oleh generasi-generasi selanjutnya.
Untuk itu, Aher menegaskan pentingnya peranan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dalam menghadirkan pengadaan barang dan jasa yang lebih bermutu dan berkualitas, hingga menghambat kemungkinan-kemungkinan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara. Aher menegaskan, lebih baik menghindari penyimpangan di hulu, daripada sibuk menyelesaikan jumlah kerugian negara di hilirnya.
“Dengan kesigapan APIP ini dalam melakukan pengawasan, kita bisa mencegah korupsi, sekaligus memperbaiki kualitas pembangunan kita,” ungkap Aher. Acara bertema “Meningkatkan Kapabilitas dan Sinergitas APIP Dalam Bidang Keinvestigasian” ini turut dihadiri Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Iswan Elmi, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat Arman Syifa, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Feri Wibisono, Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat Hamonangan Simarmata, Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Barat Pery Soeparman, serta Kepala Inspektorat Kota Bandung Koswara. (dov/rls)