Blangko e-KTP di Kab Cirebon Sering Kosong, Komisi I Usul Gunakan Dana Hibah Kementerian

CIREBON – Meski perekaman dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) tidak lagi harus di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), karena sudah bisa dilakukan di kantor kecamatan, namun, blangko e-KTP yang sering mengalami kekosongan masih menjadi kendala serius. Hal itu mengemuka dalam rapat kerja Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon dengan Disdukcapil di ruang rapat gedung DPRD setempat, Senin (5/12/2022).

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, H Sofwan mengatakan, sarana dan prasarana peralatannya perekaman e-KTP sudah tersedia di kecamatan. Bahkan, untuk tahun ini, sarana prasarana untuk perekaman dan pencetakan e-KTP telah disediakan untuk 17 kecamatan dan tinggal didistribusikan menunggu penyerahan dari Bupati Cirebon. Namun, karena persoalan blangko e-KTP yang sering kosong, pihaknya sudah meminta ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Cirebon agar menganggarkan dana hibah ke kementerian untuk bisa meningkatkan kuota blanko e-KTP.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan bahwa ada tiga kecamatan di Kabupaten Cirebon yaitu Kecamatan Losari, Kecamatan Gegesik dan Kecamatan Gunungjati,saat ini sudah melakukan pelayanan pembuatan KTP dan administrasi kependudukan lainnya. Dengan adanya fasilitas pelayanan tersebut, membuat warga tiga kecamatan itu, tidak perlu lagi harus mengurus administrasi kependudukan ke Sumber.

“Sebelumnya harus ke Sumber, sekarang tinggal ke kecamatan saja, sehingga bisa lebih dekat,” ujar Bupati Cirebon, Drs H Imron, M.Ag saat melaunching program tersebut di Kecamatan Losari, Selasa (22/3/2022) lalu. Imron mengungkapkan, pelayanan administrasi kependudukan di level kecamatan, merupakan salah satu program yang terus didorong untuk direalisasikan.

Karena menurutnya, dengan proses pendataan kependudukan lebih dekat, membuat antusiasme masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan menjadi meningkat. Hal tersebut ujar Imron, akan berkaitan dengan sejumlah program yang dijalankan oleh Pemda Cirebon, yang membutuhkan data valid kependudukan. “Oleh karena itu, saya juga mendorong kepada para kuwu, untuk bisa mendata penduduknya, agar bisa terdata secara administrasi yang benar,” ujar Imron. (red/adv)