Pembatalan Pencabutan Izin Ponpes Shiddiqiyah Atas Titah Presiden Jokowi

JAKARTA – Menteri Agama Ad Interim Muhadjir Effendy telah memerintahkan Kementerian Agama membatalkan pencabutan izin operasional Ponpes Shiddiqiyyah di Jombang, Jawa Timur. Keputusan ini ternyata perintah langsung dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi karena kasus pencabulan yang terjadi di pesantren tersebut menarik langsung perhatian kepala negara. 

Nah karena itu atas arahan pak presiden, dan ini kan menarik perhatian langsung pak presiden, sesuai dengan arahan beliau supaya dibatalkan,” kata Muhadjir saat ditemui usai rapat bersama Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 12 Juli 2022 seperti dilansir tempo.co.

Izin dicabut pada 7 Juli dan Muhadjir menyampaikan pembatalan pada 11 Juli kemarin. Keputusan ini cepat berubah karena karena pemerintah ingin agar orang tua yang memiliki anak pesantren tersebut bisa tenang dan statusnya sebagai santri tetap jelas.

“Tidak akan perlu pindah, dan kemudian para santri yang ada di situ, juga bisa kembali dan belajar dengan tenang,” kata dia.

Sebelumnya pada 11 Juli kemarin, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini menyampaikan lembaga pendidikan yang bernama lengkap Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah ini dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala.

“Saya sudah meminta pak Aqil Irham, Plh Sekjen Kemenag, untuk membatalkan rencana pencabutan izin operasionalnya,” ujar dia.

Sebelumnya pondok pesantren menjadi sorotan setelah terjadinya peristiwa pencabulaan santriwati oleh MSAT yang merupakan putra dari pemimpin pesantren, Muhammad Mukhtar Mukthi. Pihak pondok pesantren kemudian dianggap sempat menghalang-halangi polisi untuk menangkap Subchi sehingga izinnya dicabut oleh Kementerian Agama.

Muhadjir menerangkan kasus dugaan pencabulan itu merupakan kasus personal Subchi. Dia menilai kasus itu tidak melibatkan lembaga pondok pesantren, tetapi oknum.

“Dan oknumnya kan sudah menyerahkan diri. Begitu juga mereka yang telah menghalang-halangi petugas. Sedangkan di Ponpes itu ada ribuan santri yang perlu dijamin kelangsungan belajarnya. Saya berharap masyarakat dapat memahami keputusan tersebut,” ujar Muhadjir. (red)