CIREBON – Permasalahan sampah masih terus menjadi keluhan masyarakat Kabupaten Cirebon. Aspirasi masalah sampah pun, banyak diterima anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat saat menggelar reses ketiga tahun sidang 2021-2022, belum lama ini. Atas keluhan masyarakat tersebut, DPRD Kabupaten Cirebon melalui Komisi III langsung melayangkan nota dinas ke Bupati Cirebon, usai menggelar rapat kerja dengan Dinas Lingkungan Hidup setempat, Kamis (16/6/2022).
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Hermanto menyampaikan, reses ketiga yang dilakukan dirinya di beberapa titik yang ada di Dapilnya, banyak aspirasi yang menjadi catatan untuk kemudian diperjuangkan realisasinya. Di antaranya, yang paling mendominasi yakni terkait masalah klasik sampah.
“Permasalahan sampah dominan menjadi keluhan masyarakat saat reses. Sampah belum tertangani maksimal,” kata Hermanto. Selain sampah, kata dia, persoalan infrastruktur jalan rusak pun dikeluhkan masyarakat. Menurutnya, banyak kerusakan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Hal itu membuat roda perekonomian tersendat. “Selain sampah, jalan rusak juga sama. Komisi III langsung memanggil DLH untuk rapat kerja. Mereka dimintai keterangan terkait progres kinerjanya dalam menuntaskan persoalan sampah,” ungkapnya.
Menurutnya, ada beberapa masukan yang tertuang saat rapat kerja. Komisi III pun akan melayangkan nota dinas kepada Bupati Cirebon, agar menyinkronkan OPD di bawah untuk bersinergi terkait penanganan masalah sampah. “Karena soal sampah ini, tidak bisa diselesaikan di DLH. Begitu juga nanti terkait jalan. Nunggu waktu saja untuk DPUTR-nya,” kata Hermanto.
Terkait jalan rusak, pihaknya juga akan mengomunikasikan dengan Bappelitbangda dan DPUTR. Dia berjanji, semua aspirasi yang sudah masuk ke anggota dewan pasti akan ditindaklanjuti. “Kebetulan terkait sampah dan jalan rusak itu, dinas terkaitnya menjadi mitra kerja kami. Jadi kita rapatkan. Sesuai tupoksi kami saja,” terangnya. Hermanto menambahkan, semua itu, dilakukan demi mendukung program pemerintah dan untuk mendorong tingkat kepuasan masyarakat. (red)