Saber Pugli Jabar OTT Kepsek SMK dan Panitia PPDB, Uang Rp 40 Juta Disita

BANDUNG – Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber PUNGLI) Jawa Barat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Sekolah SMKN 5 Bandung berinisial DN dan sejumlah panitia terkait dengan dugaan pungli saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2022/2023.

Humas Satgas Saber Pungli Jabar Yudi Ahadiat mengatakan bahwa OTT di SMKN 5 Bandung tersebut setelah adanya pengaduan dari orang tua siswa. Tim lalu bergerak untuk melakukan inspeksi mendadak ke sekolah tersebut. “Bermula dari pengaduan masyarakat dari orang tua murid yang merasa keberatan terkait dengan adanya uang titipan, uang pramuka. Padahal, kan pramukanya masih lama, tanggal 20 Juli 2022,” kata Yudi dikutip dari Antara, Jumat 24 Juni 2022.

Selain Kepala SMKN 5 Bandung berinisial DN, saber pungli Jabar juga mengamankan wakil kepala sekolah berinisial EB, TTG dan AT selaku pegawai kontrak, dan TS selaku operator. Mereka, kata dia, tergabung dalam panitia PPDB. Dari tangan sejumlah panitia PPDB itu, menurut dia, uang yang ditemukan berjumlah Rp 40.750.000.

Ia menyebutkan uang itu berasal dari uang titipan atau uang sumbangan sebesar Rp23.700.000 dan uang pramuka sebesar Rp17.250.000. Padahal, kata dia, hal tersebut tidak diperbolehkan untuk diterapkan kepada para siswa baru. Nah, Rp 40 juta itu dari 44 orang tua siswa kalau tidak salah. Namun, belum semuanya bayar,” ujar Yudi.

Menurut dia, modus yang diduga dilakukan oleh para panitia PPDB yang diamankan itu, yakni buat pengumuman kepada orang tua siswa terkait dengan adanya uang sumbangan untuk bangunan sekolah yang perlu dibayarkan. “Hasil pendalaman dari kasus ini akan dibawa ke gelar perkara,”  ulasnya. 

Terkait OTT ini, Pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Profesor Cecep Darmawan mengatakan, pelaksanaan PPDB yang bersih memang membutuhkan komitmen yang sangat kuat dari penyelenggara. Ini dikatakan Cecep saat dimintai pendapatnya tentang OTT yang terjadi di SMKN 5 Kota Bandung. 

“Komitmen ini bisa dibangun oleh sistem PPDB yang baik, semisal transparansi, akuntabel, memenuhi azas-azas pemerintahan yang baik, termasuk di dalamnya pengawasan. Kalau sistem tak baik ya bisa saja menjadi peluang oknum. Tapi, yang menjadi persoalan apakah kasus ini dari sistemnya, komitmennya atau ada hal lain?” katanya, Kamis (23/6/2022).

Cecep juga menegaskan dengan kejadian ini Pemerintah Provinsi Jabar melalui Disdik mesti melakukan evaluasi PPDB 2022, sehingga terjadi kecurangan dan ditemukan tim Saber Pungli. “Jika sistemnya sudah baik maka penyebabnya adalah orangnya, dan itu oknum. Karena sebaik apapun sistemnya,  jika ada niat tak baik ya bisa jebol sistemnya. Jadi, harus pastikan dahulu oleh Disdik apakah sistem atau orangnya. Intinya, harus lakukan evaluasi PPDB,” katanya.

Di sisi lain, kata Cecep, kejadian OTT ini  bisa menjadi shock therapy dari Saber Pungli untuk semua pihak supaya tak main-main dalam  PPDB ini. Sebab, bukan saja berdampak pada pidana, tapi juga mencoreng pendidikan sekolah. “Bagaimana bisa membentuk karakter siswa yang baik jika proses penerimaan siswanya tercederai,” ucap Cecep. Ia menegaskan setuju dengan pelaksanaan PPDB yang 100 persen online. “Dengan online, semuanya transparan. Publik bisa mengetahuinya secara jelas,” ujarnya. (red/dbs)