DPRD Kab Cirebon Desak Pemkab Rampungkan “PR yang Sudah Ngantre”

CIREBON – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon diminta segera menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) yakni antrean masalah mulai persoalan ekonomi, sampah hingga banjir. Hal itu mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon yang membahas Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Cirebon tahun dan Penambahan Garapan Pansus Raperda, Rabu pekan lalu.

DPRD pun mendorong Pemkab Cirebon memikirkan kondisi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 dan warga usia produktif yang membutuhkan pekerjaan, termasuk menggerakkan UMKM dan pekerja-pekerja sektor informal. “Pemda harus memikirkan ekonomi Kabupaten Cirebon dapat berputar lebih cepat lagi,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Teguh Rusiana Merdeka, dalam rapat tersebut.

Menurut Teguh, ada beberapa program prioritas yang dapat menjadi legacy (warisan) bagi Pemkab Cirebon, mulai dari peningkatan standar pelayanan publik khususnya bidang pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan. Kemudian, lanjut Teguh, percepatan pembangunan infrastruktur, baik jalan manusia maupun jalan air maupun sistem persampahan. Teguh mengingatkan agar pembangunan di Kabupaten Cirebon berbasis kawasan, khususnya kawasan industri, kawasan pariwisata dan konsep ibu kota Sumber.

“Harapannya melalui pembangunn berbasis kawasan, pertumbuhan ekonomi signifikan yang berdampak pada peningkatan PAD. Pertanyaannya, program strategis apa yang akan didorong pemda dalam sisa waktu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut?” ujarnya. Terkait hal tersebut, menurut Teguh, DPRD mendorong sejumlah pembangunan melalui pokir DPRD. Salah satunya pokir mengenai pengelolaan persampahan. Pihaknya menilai infrastruktur pendukung penyelesaian persamapahan harus dipenuhi, karena dengan jumlah infrastuktur yang dimiliki saat ini belum mampu menyelesaikan persoalan. (red)