Kendala Migrasi BPJS Kesehatan Disorot Komisi III DPRD Kota Cirebon

KOTA CIREBON – Komisi III DPRD Kota Cirebon menggelar rapat kerja bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cirebon, BPKPD Kota Cirebon, dan BPJS Kesehatan Cabang Cirebon, Jumat (11/3/2022). Dalam rapat yang berlangsung di DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, itu, Komisi III DPRD Kota Cirebon menyoroti beberapa persoalan terkait pelayanan BPJS Kesehatan, salah satunya kendala pada proses migrasi kepesertaan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Cicip Awaludin, mengatakan, migrasi kepesertaan BPJS Kesehatan dari kelas I maupun kelas II ke kelas III banyak yang tertolak. Padahal, menurut dja, jika dilihat dari kemampuan anggaran belanja APBD, maka pembiayaan kepesertaan penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan mencukupi. “Kalau saya lihat dari anatomi anggaran yang disampaikan, seharusnya sudah terkaver untuk pembiayaan PBI BPJS,” kata Cicip Awaludin dalam rapat tersebut.

Ia mengatakan, beban iuran sebagian PBI BPJS Kesehatan di Kota Cirebon ditanggung APBN, sehingga alokasi anggaran di APBD Kota Cirebon bisa lebih dioptimalkan. Karenanya, hal tersebut bisa dimanfaatkan untuk membiayai kepesertaan BPJS Kesehatan kelas III yang berasal dari migrasi kelas I maupun kelas II. Selain itu, pihaknya juga meminta kepada perangkat daerah terkait untuk validasi data PBI BPJS Kesehatan secara rutin sehingga Kota Cirebon memiliki data riil terkait kebutuhannya. “Agar ke depannya, kami tinggal memvalidasi datanya sehingga tahu berapa kebutuhan anggaran yang perlu dialokasikan dalam APBD,” ujar Cicip Awaludin.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah, menyampaikan, dalam menjalankan program PBI BPJS Kesehatan diperlukan sinergi para pihak terkait. “Agar saat terjadi suatu persoalan, akan cepat diselesaikan, termasuk mengenai data kepesertaan PBI BPJS Kesehatan,” kata M Handarujati Kalamullah. (red/adv)