JAKARTA – Seperti yang diketahui disejumlah wilayah di Indonesia terjadi demo tolak UU Cipta Kerja.
Terkait hal tersebut bahkan dari Gubernur ada yang tak setuju dengan pengesahan UU Cipta Kerja itu.
Namun kini dari Kantor Staf Presiden menyebut untuk para gubernur diminta jokowi untuk satu suara mendukung UU Cipta Kerja.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian menyebut, Presiden Joko Widodo telah meminta semua gubernur untuk satu suara mendukung Undang-Undang Cipta Kerja.
Menurut Donny, hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat internal via video conference dengan 34 gubernur seluruh Indonesia, pada Jumat (9/10/2020) pagi.
“Ya semuanya artinya diminta untuk satu suara satu narasi tentang UU ini,” kata Donny Jumat siang.
Menurut Donny, dalam rapat itu Jokowi meyakinkan para gubernur bahwa UU Cipta Kerja yang ramai-ramai diprotes buruh dan mahasiswa justru dibutuhkan untuk meningkatkan investasi dan lapangan pekerjaan. “Jadi tidak ada yang dipresepsi orang selama ini bahwa ini untuk merugikan rakyat.
Ini sepenuhnya ditujukan untuk kemaslahatan bersama agar ekonomi bisa pulih dan kembali normal,” kata dia. Oleh karena itu, Jokowi meminta gubernur, para menteri, serta kepala lembaga untuk menyosialisasikan isi UU Cipta Kerja ini sekaligus membantah berbagai hoaks yang beredar. “(Agar) disampaikan ke publik agar bisa dipahami dengan jelas, tak menimbulkan kesalahpahaman dan semua yang terlibat wajib untuk menjelaskan ke publik.
Mengenai apa manfaatnya dan membantah berbagai hoaks tentang UU ini,” kata Donny.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo enggan berkomentar saat ditanya soal rapat dengan Jokowi. Ia menyebut, akan ada keterangan resmi yang disampaikan pejabat di Jakarta.
“Akan ada rilis dari Jakarta. Tunggu ya,” kata dia.
Sebelumnya, sejumlah gubernur sebelumnya telah menyampaikan aspirasi buruh dan meminta
Presiden Jokowi untuk mencabut UU Cipta Kerja lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), di antaranya Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. (red/dbs)