Jabar Publisher Berita Jawa Barat, Berita Cirebon, Berita Tasikmalaya, Berita Karawang, Berita Bekasi, Berita Bandung
JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir mengatakan, pengadaan vaksin Covid-19 Sinovac merupakan strategi jangka pendek pemerintah dan untuk kondisi darurat saat ini. Namun untuk jangka panjang pemerintah akan mengedepankan vaksin merah putih.
Diketahui, pemerintah melalui Bio Farma dan Sinovac Biotech China sedang melakukan uji klinis fase tiga vaksin Covid-19. Selain itu Indonesia juga sedang kembangkan vaksin merah putih.
Sebagai informasi, vaksin merah putih adalah vaksin Covid-19 yang dikembangkan dengan strain lokal Indonesia. Pengembangan bibit vaksin ini sedang dijalankan oleh Lembaga Molekuler Eijkman.
Bila sesuai rencana uji klinis ke manusia vaksin merah putih akan dilakukan semester II-2021 dan produksi massal vaksin dilakukan pada 2022.
Erick pun kembali mengingatkan produk vaksin yang sedang dikerjasamakan dengan perusahaan China, Sinovac maupun perusahaan UEA, G42, hanya memiliki jangka waktu enam bulan sampai dua tahun.
Erick menyebut harga bahan baku vaksin Covid-19 dari Sinovac pada tahun ini sebesar 8 dolar AS per dosis dan menjadi 6 sampai 7 dolar AS per dosis pada 2021.
“Memang bahan baku supaya bisa belajar produksi vaksin jadi tidak hanya terima vaksin jadi,” ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/8/2020).
“Perhitungan awal kami, vaksin ini untuk harganya US$25 (Rp 365 ribu) hingga US$30 (Rp 438 ribu) per orang. Namun Bio Farma sedang menghitung ulang berapa harganya. Nantinya satu orang akan disuntik dua kali dengan jeda 2 minggu,” terang Erick Thohir.
Erick menilai, opsi tersebut dimaksudkan agar tidak terlalu membebani keuangan negara. Hal ini tak lepas dari sifat vaksin yang hanya bertahan dalam kurun waktu enam bulan sampai dua tahun.
“Kalau semua dibebankan negara kita takut akan memberatkan maka kita ada usulan orang-orang yang mampu bisa lakukan vaksin sendiri tidak perlu meminta gratis. Hal ini masih belum menjadi keputusan, masih proses,” ucap Erick.
Ditambahkan, pihaknya juga mengusulkan ada dua skema dalam vaksinasi massal. Yakni vaksin gratis kepada peserta BPJS Kesehatan dan vaksinasi mandiri bagi sebagian masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Hal ini agar tidak membebani keuangan negara. (red)
