Aspelindo Bantah Pihaknya Dalang Pergantian Kapolres

BEKASI – Asosiasi Pengusaha Limbah Indonesia (Aspelindo) membantah rumor tak sedap yang mengatakan pihaknya dalang dibalik pergantian Kapolres  Bekasi Kabupaten Rickynaldo. Hal tersebut diungkapkan Sekertaris Aspelindo, Budianto.

Dikatakan, tidak ada perseteruan antara Aspelindo dengan Kapolres, terkait isu Kapolres ikut bermain limbah melalui adiknya dan anakbuahnya. “Disukai atau tidak, ini adalah sebuah respon saja dari masyarakat dalam hal ini pengusaha limbah. Kami dari awal, pada saat Kapolres datang di Kabupaten Bekasi kita sowan (datang) dan kemudian pada saat Kapolres melakukan kegiatan dan mengundang kami, kami sudah menyampaikan dan saat itu Kapolres punya program untuk membagi SPK pabrik itu, satu menjadi dua, dua menjadi tiga dan tiga menjadi empat. Dan kami di forum itu menyampaikan kalau bicara kewenangan SPK itu, itu adalah kewenangan pabrik, bukan kewenangan Kapolres, Bupati dan kewenangan siapapun, yang kewenangan pabrik yang memenuhi syarat, dan kami di Aspelindo itu Welcome adanya perusahaan baru mau jadi satu atau mau jadi dua terserah,” bebernya.

Sambung dia, kalau pihaknya diganggu oleh penegak hukum dalam kontek merebut SPK, pihaknya menegaskan kepada penegak hukum bahwa itu bukannya menciptakan ketertiban, justru menciptakan konflik.

“Dan itu terbukti bahwa ada 40 perusahaan yang sudah exis yang saat ini SPK nya dirubah ke perusahaannya yang dimiliki Kapolres melalui perpanjangan tangan adiknya (Rickonaldo) dan salah satu anggotanya atau anak buahnya. Ya kita kan sudah menyampaikan di forum bahwa tukang limbah tidak bodoh-bodoh banget, kita ngerti siapa yang menjadi dalangnya. Dan ternyata ada beberapa SPK yang dirubah dengan kebijakan hukum dan dengan dasar penegakan hukum dan ternyata ada reaksi keras salah satunya adalah PT.Toyosil dan lainnya, ada juga yang sedang diolah yaitu PT.Astra Honda Motor, nah itulah reaksi yang paling besar ,” ungkapnya.

Kemudian, masih kata dia, dengan diambilnya atau direbutnya SPK dari beberapa perusahaan tersebut kemudian para korban (pengusaha limbah) mengambil langkah untuk melaporkan hal ini ke Aspelindo. Kemudian pihaknya hanya merespon saja atas laporan-laporan tersebut. “Kami hanya merespon saja tidak lebih dari itu, kami awalnya tidak masuk ke wilayah itu, dengan kondisi-kondisi seperti itu saya pikir kalaupun pergantian Kapolres hari ini ya bukan kewenangan kami sebetulnya. Terlalu hebat kalau Aspelindo bisa mengganti Kapolres, kami mengklarifikasi bahwa itu bukan bagian dari program kami,” tutupnya. (Iar)