CIREBON – Penanganan wabah corona yang dilakukan Pemkab Cirebon untuk warganya, mendapat kritikan. Pemkab Cirebon, dinilai setengah hati dalam menghambat laju penyebaran virus corona (covid-19) yang dibawa oleh pekerja asing. Salah satunya di proyek PLTU yang melibatkan banyak pekerja asing.
Adalah Moh Aan Anwaruddin, Direktur Eksekutif RAPEL (Rakyat Penyelamat Lingkungan), yang melontarkan kritikan tersebut. Kata dia, semakin meningkatnya penyebaran virus corona di Kabupaten Cirebon karena tidak pahamnya pemkab setempat.
“Saya melihat penyebaran virus corona di Indonesia dimulai dari aktivitas laut, terutama daerah yang memiliki pelabuhan,” ujarnya, lewat keterangan tertulisnya yang diterima jabarpublisher, Minggu (22/3/2020) malam.
Di Kabupaten Cirebon, kata dia, meskipun tidak memiliki pelabuhan, tapi banyak perusahaan yang melibatkan tenaga kerja asing, seperti dari China, Jepang dan Korea, terutama di PLTU.
“Saya sebagai orang yang tinggal di desa sekitar PLTU sering kali mendengar dari para pekerja PLTU bahwa sudah mulai terindikasi beberapa pekerja PLTU terkena covid-19,” ucapnya.
Dalam hal ini, tegas dia, Bupati Cirebon mestinya cepat tanggap dan melakukan eksyen, bersikap tegasuntuk menghentikan sementara aktivitas PLTU terutama di PLTU 2, yang masih dalam masa pembangunan dan melibatkan sekitar 6000 orang yang mayoritas pekerjanya dari luar Cirebon.
“Apalagi selama ini PLTU sering melanggar aturan. Mestinya Bupati Cirebon berani untuk menghentikannya,” kata dia.
Jika rumor banyak pekerja PLTU yang terkena virus Corona benar, sambung dia, ini sangat membahayakan masyarakat Kabupaten Cirebon.
“Info yang saya dapatkan dari pekerja PLTU, dalam satu perusahaan ada sedikitnya 8 orang yang terindikasi. Jika di PLTU ada 20 subkon atau perusahaan, itu artinya sangat mengerikan,” katanya. (crd)