Jelang Aksi Guru Honorer Kab Cirebon Muncul Edaran, Honorer: Ini Penjegalan!

CIREBON – Upaya ribuan guru honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan – Persatuan Guru Republik Indonesia (FHPTK-PGRI) Kab Cirebon untuk memperjuangkan hak-hak mereka dalam rencana aksi damai di depan Kantor Bupati dan DPRD Kab Cirebon, hari ini Selasa (3/12/2019) rupanya tidak berjalan mulus. Pasca pemberitaan “Perjuangkan Hak, Ribuan Guru Honorer Bakal Gelar Aksi Damai” diterbitkan sejumlah media, Minggu (1/12/2019), para pihak terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan Kab Cirebon memanggil langsung Ketua FHPTK-PGRI untuk berdiskusi pada H-1 aksi yakni Senin (2/12/2019) siang. Pada intinya Disdik meminta jumlah peserta aksi dibatasi dan tidak menggelar aksi di depan Kantor Bupati dan DPRD melainkan hanya di depan SMPN 1 Sumber saja.

Adapun hasil diskusi para pihak terkait seperti yang diterima redaksi Jabar Publisher pada Senin malam, dengan penanggung jawab dibawah edaran yakni Ketua FHPTK-PGRI Kab. Cirebon yakni SHOLEH ABDUL GHOFUR, S.Pd.I dan YUDHI PRAMONO, S.Pd adalah sebagai berikut:

Hasil Diskusi FHPTK-PGRI bersama Kepala Dinas Pendidikan dan jajaranya, tanggal 02/12/2019 pukul 13.30 bertempat di SDN 1 Sumber:

1. Kegiatan long march aksi damai mengawal penyusunan Perbup pada tgl 03/12/2019 dirubah hanya berkumpul di depan SMPN 1 SUMBER dengan jumlah peserta aksi damai, per kecamatan 5 orang.
2. Kepala Dinas Pendidikan dalam hal ini berjanji untuk menyusun perbub yang akan memberikan kesejahteraan yang layak bagi honorer.
3. Pengurangan jumlah peserta aksi damai ini disepakati dengan memberikan ijin langsung dari pak kadis utk memperbolehkan lima perwakilan dari FHPTK-PGRI kab. Cirebon ikut hadir di ruangan penyusunan Perbup sebagai bentuk pengawalan dari Honorer
4. Percayakan perjuangan aspirasi honorer ini kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk dapat terealisasikan secepat mungkin sesuai dengan harapan honorer.
5. Jika dalam penyusunan perbub tidak sesuai dengan aspirasi honorer, pak kadis akan mempersilahkan semua honorer sekabupaten untuk turun ke jalan.

Sementara itu, sumber JP, salah seorang guru honorer yang enggan disebutkan namanya menjelaskan, bahwa adanya diskusi pihak-pihak diatas pada H-1 sebelum aksi merupakan bentuk penjegalan terhadap guru honorer yang ingin menyampaikan haknya. Pertemuan tersebut juga dianggap tidak elok, khususnya di kalangan rekan-rekan honorer yang murni ingin berjuang karena bisa memancing opini negatif.

“Surat edaran tentang penjegalan aksi adalah benar adanya. Jujur saya sangat kecewa dengan Ketua FHPTK yang mau-maunya dipanggil Disdik. Kenapa harus dijegal, dibatasi, toh kami hanya menyuarakan aspirasi, tidak akan berbuat anarkis. Kami ini pendidik, tidak etislah kalau memberi contoh tidak baik karena kami punya anak didik,” tegas guru honorer yang cukup lama mengabdi itu.

Sekitar dua tahun lalu, kata dia, para guru honorer juga dijanjikan hal yang sama, silahkan turun ke jalan kalau aspirasi tidak terealisasi. “Nyatanya tidak ada perubahan apa-apa sampai sekarang. Gaji kami cuma 300 ribu. Dan sekarang mau dijanjikan yang manis-manis lagi? Ayo teman-teman buka mata teman-teman guru honorer semuanya. Jaminannya apa kalau lima poin itu akan ditepati,” tegas sumber JP.

Informasi yang diterima redaksi juga menyebutkan Disdik Kab Cirebon melalui Korwil/UPT di masing-masing kecamatan se-Kab Cirebon juga memanggil Ketua FHPTK dan Ketua PGRI di masing-masing Kecamatan agar menyiarakan hal serupa. Hal ini membuat sebagian guru honorer ciut nyali dengan tidak jadi ikut aksi, namun tak sedikit juga yang keukeuh berangkat dan berjuang dalam aksi. (tim/jp)