Sambut HUT RI, BPN Kab Bekasi Geber Program 70-70

CIKARANG – Memperingati HUT RI yang ke-70, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi mengadakan program 70-70 yakni dengan melayani masyarakat Kabupaten Bekasi tujuh menit, tujuh jam, tujuh puluh jam dan tujuh puluh hari.

“Ada pun layanan-layanan ini kita berikan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi antara lain jenis layanannya yaitu, pengecekan sertifikat, peralihan hak karena jual beli hibah, peningkatan hak, permohonan hak, pengakuan hak, pemberian hak dan semua jenis layanan ini akan kita lakukan sesuai dengan intruksi Mentri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursyidan,” ucap Kepala BPN Kabupaten Bekasi Dirwan A Dachri.
‎
Tidak hanya itu saja, kata Dirwan, BPN juga akan melakukan layanan jemput bola. Dari program jemput bola ini yang lakukan BPN seperti di Kabupaten Bekasi ini, BPN sudah mempunyai icon layanan malam. “Kita akan lakukan layanan ini dalam rangka 7 jam, jadi kami akan turun langsung membuka layanan di masjid, abis magrib sudah kita mulai lah untuk melakukan layanan peningkatan hak, proya dan peralihan,” katanya.

Ada pun, lanjut Dirwan, masyarakat yang ingin melakukan konsultasi kepada BPN, pihaknya pun akan membuka layanan konsultasi publik untuk masyarakat yang mempunyai masalah-masalah pertanahan atau lahan yang terkait dengan wakaf ataupun waris serta awamnya masyarakat terhadap proses pembuatan sertifikat serta masalah pembiayaan. “Nah disini tetap kita lakukan layanan jemput bola dalam rangka 70 tahun kemerdekaan Republik Indonesia untuk layanan 7 jam,” paparnya.

Menurut Dirwan, dalam kegiatan layanan 70-70 ini nantinya akan menargetkan 300 – 500 orang yang ingin mengurus sertifikatnya dan juga jika ingin mendaftar dalam pelayanan ini masyarakat harus membawa dan melengkapi syarat-syarat yang ditentukan oleh BPN. “Makanya kita akan melakukan lagi sosialisasi untuk masyarakat yang belum tahu. Dan nanti setelah jadi sertifikat yang diajukan masyarakat kita akan survey  dari rumah ke rumah. Kalaupun mereka (masyarakat) menunggu terlalu lama nanti kita akan antarkan kerumah, ada beberapa pejabat saya yang hadir dan disitu langsung kita bagi untuk diantar ke rumah masing-masing,” ungkapnya.

Menurutnya, pelayanan yang sudah diprogramkan sebelumnya, pihaknya akan merubahnya. Pasalnya, saat ini Indonesia sudah 70 tahun kemerdekaan RI, jadi layanan ini BPN merubahnya atas saran Mentri. “Jadi kita harus tulus dalam melaksanakan layanan ini, kalau kita tulus dengan hati hasilnya juga memang betul-betul sangat bermanfaat, karena untuk memantapkan kesejahteraan rakyat,” bebernya.

Hak masyarakat, sambung dia, adalah hak atas tanah. Sebab, kalau hak tanah masyarakat memberikan kemudahan dalam layanan. “Ini insyaallah kesejahteraan warga juga akan lebih jelas lagi, dan kepastian hukum juga masyarakat merasa nyaman terhadap sertifikat yang mereka peroleh,” tandas pria yang dikenal akrab dengan insan media ini di ruang kerjanya. (iar)