PPK Gebang Diduga Sunat Uang Makan Petugas KPPS Di 206 TPS

CIREBON – Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gebang diduga menyunat alias memotong uang makan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dan Linmas di 206 TPS yang ada di Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon pada Pemilu 2019 ini.

Informasi itu awalnya muncul dari salah seorang Anggota KPPS yang merasa diperlakukan tidak adil atas pemotongan tersebut lalu mengadukannya kepada JP. “Kami, Anggota KPPS yang ada di Kecamatan Gebang dan Linmas hanya nerima Rp 75 ribu, padahal seharusnya Rp 135 ribu untuk tiga kali makan. Berarti dipotong Rp 60 ribu,” ungkapnya, Selasa (16/4/2019) malam.

Sebelum menyampaikan keluhannya, Ia juga sudah mengkonfirmasi besaran uang makan yang dipotong di Kec lain bahkan di Kota/Kab lain. “Saya juga menanyakan ke angota KPPS di kecamatan lain, ternyata meskipun ada potongan tapi tidak sebesar itu. Kalau nilainya sih beragam, ada yang diberikan full, ada yang Rp 41.000, Rp 38.000, ada juga yang Rp 35.000. Dan saya kroscek ke rekan yang di Bandung, rata-rata diatas Rp 40 ribu untuk satu kali makan. Di Gebang ini yang terparah, padahal kami yang dibawah lebih capek. Tapi kok hak dan keringat kami masih dipermainkan juga,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan salah seorang Ketua KPPS di Kec Gebang. “Kita jangan lihat yang hangus itu Rp 60.000 nya. Tapi bayangkan kalau Rp 60.000 dikali 9 orang Anggota KPPS, dikali lagi 206 TPS di Gebang. Hasilnya Rp 111.240.000, lebih dari seratus juta,” terangnya sambil menyebutkan bahwa 9 anggota KPPS itu terdiri dari 6 anggota, 1 ketua dan 2 orang linmas.

Bahkan lanjut dia, untuk Desa Kalipasung dan Gagasari, Kec Gebang, beberapa hari lalu kabarnya melakukan demo ke Kantor PPK di Kec Gebang atas pemotongan yang fantastis ini. “Mereka protes dan berujung demo atas pemotongan itu. Lalu kelanjutannya seperti apa, solusinya bagaimana, kami tidak tahu. Tapi kabar ini santer banget bahkan tersebar di WA khususnya diantara anggota KPPS yang ada di Gebang,” jelas sumber.

Tak hanya itu, sumber juga menyoal masalah pemotongan uang tenda Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebesar Rp 200 ribu per TPS. “Anggaran buat tenda dan kursi dari KPU Kab Cirebon yang seharusnya itu berjumlah Rp 1,6 juta di setiap TPS, faktanya hanya diterima oleh tiap-tiap TPS Rp 1,4 juta. Kami menerima itu dari PPK Gebang melalui PPS di desa masing-masing. Artinya ada yang hangus Rp 200 ribu, bila dikali 206 TPS, maka total uang yang terkumpul adalah Rp 41.200.000. Jika dijumlah dengan pemotongan uang makan maka jumlahnya Rp 152.440.000. Kami harap masalah ini bisa diusut sampai tuntas,” terang sumber.

Sedangkan dari pantauan JP di status WA sejumlah anggota KPPS juga menyampaikan ungkapan kecewa atas pemotongan tersebut tepat di hari pencoblosan. Lagi-lagi mereka merasa diperlakukan tidak adil sebagai petugas KPPS yang justru langsung berhadapan dengan para pemilih.

Sementara itu, Ketua PPK Gebang, Arief Bachtiar didampingi Bendahara PPK Gebang, Wilan, Komisioner KPU Cirebon Ujang Kusumah, saat dikonfirmasi Tim JP bersama 12 PPS (minus PPS Kalipasung), mengatakan, bahwa adanya pemotongan itu untuk rencana acara pembubaran kepanitiaan dan adanya kegiatan yang tidak tercover pada anggaran.

Di sisi lain, pleno juga dilakukan sampai 5 hari kerja dan kata dia, tidak ada anggarannya. “Ini sudah bukan rahasia lagi dan persoalan yang tidak perlu kita tutup-tutupi. Kegiatan kita luar biasa sedangkan ada kegiatan yang tidak ada mata anggarannya. Tidak seperti pilkada,” ujar Arief.

Sedangkan Bendahara PPK Gebang, Wilan mengakui bahwa pemotongan yang dilakukan institusinya dengan melibatkan 13 PPS adalah sebuah kesalahan. “Mungkin kalau dari prosedur kita salah, tapi kita siasati supaya jalan semuanya. Karena kalau sampai acara pembubaran, kira-kira sebesar itu anggarannya,” ujar dia.

Senada dengan Ketua PPK, Wilan juga menyampaikan bahwa pemotongan tersebut sebagai cadangan untuk kegiatan pembubaran kepanitiaan dari PPK sampai KPPS se-Kec Gebang. “Ibarat buat rumah harus ada cadangan. Tapi kok gede juga yah. Saya baru sadar setelah kemarin KPPS di Desa Gagasari dan Kalipasung pada demo ke sini,” bebernya dengan mimik menyesal.

Pihak PPK Gebang juga berencana mengkomunukasikan masalah ini dengan PPS guna mengembalikan potongan yang terlalu besar tersebut. “Harus ada keseragaman dan pengembalian. Tolong setelah ini PPS mulai mengkomunikasikan dengan KPPS. Silahkan adu harga, yang pasti harus ada keseragaman,” timpal Ketua PPK lagi. Namun kaitan pemotongan tenda sebesar Rp 200 ribu per TPS tidak dibahas pengembaliannya.

Sementara itu, dari pantauan JP di Kec Babakan dan Ciledug, pemotongan yang dilakukan tidak membuat anggota KPPS protes, karena masih dianggap wajar. “Uang makan untuk anggota KPPS di Babakan dipotong pajak 5% dari Rp 135.000, sudah hanya itu pak pemotongannya. Kaget juga dengar di Gebang kok gede banget potongannya,” ujar salah seorang anggota KPPS di Kec Babakan.

Sedangkan di Kec Ciledug, kondisinya tidak beda jauh dengan Kec Babakan seperti disampaikan Ketua PPK Ciledug, Aris bersama bendahara PPK didampingi Camat Ciledug, Solihin HS. “Kami serahkan ke PPS sesuai juknis. Pemotongan yang dilakukan hanya untuk pajak sebesar 2%. Begitu pula untuk tenda, kami serahkan sesuai pagu anggaran yang kami terima dari KPU Cirebon sebesar Rp 1.550.000 per TPS,” jelasnya.

Sedangkan ditanya soal pembubaran kepanitiaan Pemilu, Ia menjawabnya diplomatis. “Kita fokus dulu ke penghitungan suara pak. Kita tidak berfikir pembubaran toh tidak diwajibkan juga” pungkas Aris.

Pertanyaannya, ketika di Kecamatan lain bisa menyelenggarakan pemungutan suara dan tahapan pemilu tanpa pemotongan yang fantastis, mengapa hal yang sama tidak bisa dilakukan di Kec Gebang?(jay/adi/crd)