Puluhan Jompo dan Janda Di Cirebon Protes Tak Dapat Bantuan BPNT dan PKH

CIREBON – Puluhan warga yang didominasi dari para ibu dan kaum jompo Senin (8/4/19) lalu, mendatangi kantor Kuwu Desa Cikulak, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon, guna mempertanyakan pembagian Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang menurut mereka tidak tepat sasaran.

Ada sekitar 70 orang yang hadir, terdiri dari warga miskin, janda, dan para jompo guna mempertanyakan kenapa mereka tidak dapat Kartu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sedangkan orang yang tingkat ekonominya sudah mapan ada yang menerima PKH dan BPNT atau khususnya menerima pembagian beras di bulan Maret 2019.

“Ada yang sudah kaya, tanahnya banyak, tapi mereka malah yang dapat bantuan, ya uang ya beras. Bagaimana kami tidak kesal melihat itu? Harusnya orang-orang seperti kami lah yang dapat. Silahkan mau dipasangi stiker warga miskin juga, toh kami memang miskin,” ujar salah seorang warga jompo.

Sementara itu, Kuwu Cikulak H. Yusnaedi atau yang akrab dipanggil Pak iyus, menyambut baik atas kedatangan para ibu-ibu dan menampung aspirasi mereka. Dengan tenang Iyus meminta para ibu untuk menyampaikan keluhannya.

“Pendataan harus melibatakan RT setempat untuk mendata warga yang benar-benar tidak mampu, seprti orang jompo, janda dan yatim. Kita juga akan perbaiki datanya, lalu data tersebut kita ajukan ke Dinsos. Dan sebelum dari dindos ada perubahan atau penambahan penerima bantuan nanti dibulan mei 2019 saya yang bertanggung jawab yang bener-bener jompo itu masuk binaan Desa, pasti kami akan bantu,” jelasnya.

Kemudian, salah seorang pamong Desa Cikulak Muslim saat diwawancarai Tim Jabar Publisher menyatakan, bahwa untuk data PKH ada 219 itu ngambil dari data BPNT yang jumblahnya 236 pada pencairan akhir tahun 2018. “Dan sekarang yang setiap bulan dari awal bulan januari sampai maret 2019 ada 350 KPM yang menerima PKH dan BPNT. Dan data tersebut menurut Keterangan TKSK, ngambil dari BPS dan data Disdukcapil, bukan dari penadataan Perangkat Desa.

Ia juga menegaskan, melihat realita di lapangan, memang benar bahwa yang melakukan protes ke Kantor Desa Cikulak seyogyanya menerima bantuan-bantuan tersebut baik BPNT maupun PKH.

“Para penerima ini diambil dari data sensus 2010. Makanya, melihat warga yang datang dipertemuan tadi seharusnya mereka lah yang mendapatkan KPM tapi mau bagaimana lagi karena bukan kita yang melakukan pendataan,” ulasnya. (adi)