Menteri ESDM Resmikan JarGas dan PJU Tenaga Surya Di Cirebon

CIREBON – Menteri Energi dan Sumber (ESDM) Daya Mineral, Ignasius Jonan meresmikan jaringan gas (jargas) bumi rumah tangga Kota Cirebon dan penerangan jalan umum (PJU) tenaga surya, Kamis, (21/3/2019) di Lapangan Kebon Pelok, Kec Harjamukti, Kota Cirebon.

Selain Menteri ESDM, tampak hadir pula Anggota Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika, Direktur Jenderal MIGAS, Djoko Siswanto, Direktur Jenderal EBTKE, Sutijas Toto, Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nasrudin Azis, SH, Pjs. Bupati Cirebon, Dicky Saromi, Direktur Utama PT. PGN, Gigih Prakoso, Komite BPH Migas, Harry Pratoyo, Kepala Badan Litbang ESDM, Dadan Kusdiana, Camat Harjamukti Kota Cirebon, Drs. Agus Suherman, SH.MM, Lurah Kalijaga, Sarkamto, S.Sos, seluruh jajaran FKPD Provonsi Jawa Barat dan seluruh Jajaran FKPD Kota Dan Kabupaten Cirebon, serta warga masyarakat penerima manfaat jaringan Gas di Kelurahan Kalijaga.

Keuntungan sebagai pengguna Jargas itu adalah lebih murah, efisien dan mudah didapatkan serta serta sangat membantu masyarakat, dengan adanya penambahan jargas rumah tangga di Kota Cirebon diharapkan bisa mempermudah warga dengan memanfaatkan kekayaan alam yang di miliki serta memaksimalkan pemanfaatan energi dari dalam perut bumi guna mendukung Pemerintah demi terwujudnya ketahanan energi nasional.

Dalam sambutannya, Menteri ESDM menjelaskan, mengenai jaringan gas menurutnya tidak ada masalah dan mengenai air bersih kementrian ESDM sudah membangun sumur bor sebanyak 650 titik. “Kekuatan satu sumur bor itu bisa melayani hingga 4.000 jiwa. Teknologi ini berbasis teknologi bio listrik. Jadi silahkan Kota Cirebon maupun kabupaten tertinggal lainnya mengajukan saja, monggo,” imbau Jonan.

Dalam acara tersebut Menteri ESDM juga menyuruh 4 ibu untuk naik ke panggung untuk diwawancarai terkait adanya program jargas di Kota Cirebon ini.

Sementara itu, mengenai penambahan penerangan jalan umum (PJU) di Kota Cirebon, untuk tahun ini sangat minim yakni hanya 50 titik PJU dari 525 kabupaten secara nasional. Padahal idealnya harus ada 20 titik PJU per kilometer.

Untuk itu, Menteri mengimbau pemerintah setempat agar secepatnya mengajukan anggaran untuk memaksimalkan program penerangan di jalan provinsi dan jalan nasional. (eco/adi)