Akses Modal Melalui Sertifikat Tanah di Jabar Capai Rp 92,1 Triliun

Akses Modal Melalui Sertifikat Tanah di Jabar Capai Rp 92,1 Triliun

KOTA SUKABUMI – Pemanfaatan akses modal melalui agunan sertifikat tanah di Jawa Barat cukup tinggi. Hingga Agustus 2017 ini, pinjaman modal yang digulirkan untuk masyarakat Jawa Barat mencapai Rp 92,1 Triliun.

Hal ini terungkap dalam acara Penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat se-Sukabumi di Lapangan Soetadi Secapa Polri, Jl. Bhayangkara No. 166 Cikole, Kota Sukabumi, Kamis (31/8/17). Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan secara langsung sertifikat tanah secara simbolis kepada 12 orang perwakilan warga dari 4.895 peneriman sertifikat yang hadir. Total ada 5.500 sertifikat tanah akan diberikan kepada warga Kabupaten dan Kota Sukabumi pada tahun ini.

Gubernur Aher pun memberikan apresiasi atas pemberian sertifikat yang kali ini diberikan kepada warga di tanah kelahirannya. Menurut Aher, sertifikat tanah punya peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional secara menyeluruh.

“Diharapkan bersama seluruh kegiatan yang diawali dengan penyerahan sertifikat tanah, penyerahan Program Keluarga Harapan (PKH), dan juga penyerahan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada para pelajar dapat berjalan dengan lancar, serta memberi manfaat yang sebesar-besarnya terutama bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional secara keseluruhan,” ujar Aher dalam sambutannya.

Kemiskinan masih menjadi Pekerjaan Rumah, baik Pemerintahan di Daerah atau Pusat. Di Jawa Barat sendiri, dari total jumlah penduduk 43,37 juta jiwa yang tersebar di 27 kabupaten/kota, kata Aher jumlah penduduk miskin mencapai 8,77% dari total jumlah penduduk. Namun, data ini menurun dibanding 2015 di angka 9,4%.

“Tentu saja dengan sertifikat ini masyarakat memiliki kejelasan sertifikat. Upaya ini adalah usaha-usaha kita sebagai bangsa dalam usaha memberikan sertifikasi kepada masyarakat atas hak-hak tanahnya. Ini adalah usaha terbesar yang kita lakukan dari sisi jumlah dan tentu saja manfaatnya pasti sangat besar,” tutur Aher.

Dalam laporannya, Menteri Agraria dan Tata Ruang RI Sofyan Djalil memaparkan, total jumlah bidang tanah di Jawa Barat mencapai 19.852.000 bidang. Dari jumlah itu 6.482.000 atau 32% diantaraya sudah tersertifikat.

Pada 2017 ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang menargetkan untuk wilayah Jawa Barat pihaknya akan memberikan 594.500 sertifikat bidang tanah. Sebanyak 5.500 bidang tanah diantaranya ada di Sukabumi dan diberikan sertifikatnya pada acara ini. Dengan rincian 2.500 sertifikat di Kota Sukabumi dan 2.395 sertifikat di Kabupaten Sukabumi.

“Pemanfaatan sertifikat untuk mendapatkan akses modal di Jawa Barat cukup tinggi. Sampai dengan bulan Agustus 2017 ini Rp 92,1 Triliun pinjaman modal yang telah diberikan dengan menggunakan sertifikat tanah sebagai jaminan,” kata Sofyan.

“Kemudian dengan sertifikat ini juga Pemerintah Daerah mendapat pajak di PHTB yang diperoleh pada tahun 2017 mencapai Rp 1,1 Triliun,” lanjutnya.

Sementara itu, Presiden Jokowi dalam sambutannya terus mengingatkan masyarakat tentang pentingnya kepemilikan sertifikat tanah. Selain sebagai bukti hak kepemilikan secara hukum, sertifikat bisa mencegah terjadinya sengketa tanah yang marak terjadi saat ini.

“Ini adalah tanda bukti hukum kepemilikan hak atas tanah. Kalau sudah pegang ini (sertifikat) udah tenang. Kalau ada orang yang macem-macem ga bisa lagi,” ujar Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan masyarakat agar menjaga baik-baik sertifikat tersebut dengan cara diplastik dan difotokopi. Selain itu, dia membolehkan masyarakat memanfaatkan sertifikat tanah tersebut sebagai agunan ke bank, namun dengan syarat-syarat tertentu. Misal diagunkan untuk modal usaha atau hal-hal produktif lainnya.

“Banyak yang ingin menjadikan (sertifikat tanah) sebagai agunan. Ga apa-apa. Mau pinjam ke bank dengan ini (sertifikat tanah) ga apa-apa. Tapi ingat, saya titip kalau ingin pinjam uang di bank itu dihitung. Dikalkulasi, bisa ngangsur ngga, bisa mencicil setiap bulan bunganya ngga. Hati-hati jangan sampai sertifikatnya sudah jadi, diagunkan ke bank, ga bisa bayar, sertifikatnya hilang. Hati-hati!” pesan Jokowi.

Dalam kunjungan kerjanya ke Sukabumi kali ini, usai acara penyerahan sertifikat, Presiden Jokowi langsung menuju SMA Negeri 1 Kota Sukabumi. Pada kesempatan ini Jokowi menyerahkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) serta Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada warga Kota dan Kabupaten Sukabumi.

Ada 1.211 siswa menerima KIP pada kesempatan ini. Dengan rincian untuk jenjang SD sebanyak 391 siswa, SMP (207 siswa), SMA (185 siswa), SMK (222 siswa), dan Peserta Kesetaraan Paket A, B, dan C sebanyak 206 siswa. Sementara penerima PKH sebanyak 18 orang kepala keluarga.

“Insya Allah, mana kala lahannya dikuasai dengan sertifikat, kemudian pada saat yang sama masyarakatnya dicerdasakan (KIP dan PKH). Ini menjadi modal untuk kesejahteraan masa depan kita. Kita teringat ada pepatah bangsa-bangsa di dunia yang menyatakan bahwa, sumber kemakmuran kita, sumber kesejahteraan kita adalah, kesatu lahan, dan kedua ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita kuasai,” pungkas Aher.

Tahun ini Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang menggelontorkan anggaran hingga Rp 7 Triliun untuk program sertifikasi tanah di seluruh tanah air. Targetnya pada 2017 ini Pemerintah bisa membuat 5 juta sertifikat dan diharapkan meningkat hingga 7 juta sertifikat tahun depan, 9 juta tahun 2019, dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. (hms/rls)