HUT Ke-67, BPBD Kab Bekasi Geber Aneka Program Unggulan

HUT Ke-67, BPBD Kab Bekasi Geber Aneka Program Unggulan

BEKASI – Dalam rangka Hut Kabupaten Bekasi yang Ke-67 tahun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi saat ini sedang menggalakan program unggulannya, yakni desa tangguh yang dikerjasamakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat.

Desa tanggung yang difasilitasi BPBD Kab Bekasi

Untuk tahun ini, Kabupaten Bekasi baru memiliki satu desa tangguh dan itu difasilitasi dari BPBD Kabupaten Bekasi. Sedangkan untuk program lima tahun kedepan, mulai tahun 2018 hingga 2023, ditargetkan Kabupaten Bekasi memiliki 30 desa tangguh dari di 23 kecamatan yang ada.

30 desa tangguh tersebut, tersebar dibeberapa titik rawan bencana di Kabupaten Bekasi. Titik rawan bencana sendiri, saat ini ada delapan titik, diantaranya wilayah Tarumajaya, Muara Gembong, Babelan, Pebayuran, Cibitung, Cabang Bungin, Cibarusah dan Cikarang Timur.

Dari delapan wilayah itu, BPBD Kabupaten Bekasi pun menyediakan gudang di tiap kecamatannya. Hal itu guna memudahkan distribusi logistik saat terjadi bencana.

Bukan hanya gudang bencana, BPBD Kabupaten Bekasi adalah wilayah kabupaten atau kota yang memiliki dokumen penanggulangan bencana, sehingga permudah evakuasi saat terjadi bencana nantinya. Dan dokumen itu sebagai acuan agar BPBD tahu, daerah mana saja atau tempat yang beresiko bencana.

“BNPB Pusat menyebutkan kalau BPBD Kabupaten Bekasi itu sebagai pionir, karena memiliki dokumen penanggulangan bencana dan itu tanpa bantuan dari BNPB,” ungkap Kepala BPBD Kabupaten Bekasi, Aspuri.

Bukan hanya itu, lanjutnya, untuk menunjang dan mengantisipasi bencana seperti banjir serta kemarau di wilayah Kabupaten Bekasi. BPBD Kabupaten Bekasi juga bekerjasama (MoU) dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PDAM beberapa waktu lalu.

MoU yang dilakukan itu, akan berlanjut selama satu tahun kedepan. Dengan adanya kesepahaman itu, masyarakat di Kabupaten Bekasi akan terbantu nantinya bila ada bencana, baik itu banjir maupun kekeringan. Sebab, air bersih adalah sebuah kebutuhan pokok bagi masyarakat.

“Bila ada bencana banjir atau kekeringan diwilayah Kabupaten Bekasi, pihak kami akan langsung mengirim air bersih dititik bencana. Air bersih sendiri akan kami ambil dari kantor cabang PDAM terdekat,” jelas Aspuri.

PDAM, kata dia, adalah perusahaaan milik daerah. Jadi, harus ikut andil dalam hal sosial di masyarakat. Sinkronisasi yang dilakukan antara pemerintah daerah dan BUMD ini, menandakan adanya kesepahaman dan kepedulian pemerintah untuk masyarakat.

Bicara bencana, setiap insan manusia tidak mengharapkannya. Namun, pemerintah daerah harus dapat mengantisipasi guna meminimalisir keadaan yang tidak di inginkan. “Kalau bersama-sama peduli akan bencana, semua masalah akan terselesaikan. Dan yang terdepan adalah pemerintah,” terangnya.

Proses bantuan yang akan dilakukan pihaknya dengan PDAM, adalah tentang distribusi air bersih. Disini, pihaknya memiliki truk tangki air sebanyak 8 unit armada. Dari kedelapan unit tersebut, diharapkan dapat mengcover wilayah yang ada di Kabupaten Bekasi saat mengalami bencana.

Bukan hanya pemerintah dan BUMD, lanjutnya, ia berharap pihak perusahaan swasta ikut peran dalam masalah bencana. Sehingga dapat meringankan beban masyarakat dan membantu pemerintah daerah. Terlebih, ada ratusan ribu perusahaan swasta diwilayah Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bekasi adalah kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. (adv/iar)