CIREBON – Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mendampingi Presiden RI Joko Widodo menyerahkan 1989 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat, pada acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah, Program Strategis Nasional, Pembinaan, Fasilitasi dan Kerjasama Akses Reform Tahun 2017 Provinsi Jawa Barat, di lapangan Stadion Ranggajati, Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis (13/04/2017).
Dari jumlah sertifikat yang dikeluarkan tersebut, warga Kabupaten Kuningan mendapat sertifikat terbanyak yakni kepada 813 orang. Disusul Kabupaten Cirebon 455 orang, Indramayu 60 orang, Majalengka 74 orang, Kota Cirebon 43 orang, Ciamis 100 orang, Kota Tasikmalaya 130 orang, Kabupaten Tasikmalaya 80 orang, Banjar 100 orang, Subang 100 orang dan Pangandaran 44 orang.
Kini para pemegang sertifikat tersebut bisa bernafas lega karena telah memiliki kepastian hukum atas hak tanah mereka. Selain itu sertifikat inipun bisa dijaminkan ke Bank apabila membutuhkan dana untuk keperluan modal.
Namun, Presiden Joko Widodo menekankan kepada mereka agar tidak menjaminkan sertifikat tersebut hanya untuk keperluan pribadi yang tidak produktif. “Dengan disertifikat sekarang aman ya, ada manfaatnya juga, silakan kalau mau dijaminkan asal untuk yang produktif,” ujar Presiden Jokowi saat memberikan sambutan.
Jokowi mengungkapkan, sebelumnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) setiap tahunnya hanya mengeluarkan sertifikat tanah sebanyak 500 ribu. Tahun ini Jokowi menargetkan BPN akan mengeluarkan sertifikat sebanyak 5 Juta pertahun.
“Sekarang targetnya 5 Juta sertifikat harus diberikan, tahun depan 7 Juta, tahun depannya lagi 9 Juta harus diberikan. Ini janji saya dengan Menteri ATR/ BPN kalau tidak tercapai tahu akibatnya, ini resiko bekerja dengan saya,” tegas Presiden.
Di Jawa Barat sendiri, 50 Ribu sampai 60 Ribu sertifikat hak atas tanah diterbitkan setiap tahunnya. Tahun 2017 ini, Jokowi menginginkan jumlah tersebut bisa mencapai 370 ribu sertifikat keluar sampai akhir tahun ini. “Tahun ini saya berikan target 370 Ribu sertifikat harus diberikan, jangan dipersulit, tahun depan 500 Ribu di Jabar harus diberikan,” ujarnya.
Jokowi juga mendorong agar kantor-kantor BPN di Kabupaten/ Kota bekerja lebih cepat dalam mengeluarkan sertifikat. “Jangan ngurus sertifikat sampai bertahun-tahun, akan saya awasi kalau yang ngurusnya lama,” ucapnya. Saat ini, dari 19,8 Juta bidang tanah di Jabar, 6,3 Juta diantaranya telah tersertifikasi oleh pemerintah. (adv/jp)