Begini Kata Sunjaya Soal LAKIP & SAKIP Paling Bontot Se-Jabar

CIREBON – Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) merupakan produk akhir Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN maupun APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggraan yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase serta manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran.

Cikal bakal lahirnya SAKIP atau LAKIP itu sendiri adalah berasal dari Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dimana didalamnya disebutkan mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok.

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cirebon berada diposisi paling bawah se-Jawa Barat, artinya Kabupaten Cirebon paling belum maksimal melaksanakan kinerjanya.

Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra mengatakan pihkanya kedepan akan berupaya semaksimal dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan. “Saya tidak menutup-nutupi tetapi upaya tentu kita terus dilakukan tapi ini kan tidak semudah apa yang kita bayangkan dan yang paling penting saya selaku Bupati Cirebon sudah memerintahkan kepada dinas-dinas terkait untuk bekerja semaksimal sehingga hasilnya pun maksimal dan tentunya mendapatkan penghargaan,” kata Sunjaya kepada wartawan, Jum’at (27/1/2017).

Dikatakan Sunjaya, perlu diketahui Kabupaten Cirebon saat ini sudah banyak mengantongi penghargaan dalam penanganan pegawai negeri sipil, seperti penghargaan dari Kementerian maupun Provinsi pada tahun-tahun sebelumnya. “Ya mudah-mudahan ditahun ini juga kita bisa mendapatkan penghargaan kembali,” jelasnya.

Disinggung mengenai apakah kendalanya Kabupaten Cirebon ini sehingga mendapatkan nilai paling terendah se-Jawa Barat. “Kan masalah itu beliau-beliaulah  yang menilai bukan kami, kalau kami Cirebon sudah cukup bagus, tapi kalau penilaian kan bukan saya tapi orang lain,” ungkapnya. (gfr)