Jabar Publisher Berita Jawa Barat, Berita Cirebon, Berita Tasikmalaya, Berita Karawang, Berita Bekasi, Berita Bandung
Wagub Jabar saat menghadiri acara IPB&G di Hotel Panghegar, Bandung.
“Eksistensi pemerintah dan pemerintah daerah akan dinilai dari efektifitas dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada customer atau masyarakatnya. Dan reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas layanan publik merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan Pemerinah Provinsi Jawa Barat,” ungkap Wagub dalam sambutannya. Untuk mewujudkan agenda pembangunan itu, menurut Deddy, Pemprov Jawa Barat pun terus fokus terhadap pembenahan internal dan pembentukan perilaku aparaturnya.
“Langkah awal yang kami (Pemprov Jabar) lakukan adalah memfokuskan diri pada pembenahan internal dalam rangka pembentukan perilaku aparatur yang tidak menyimpang,” tambah Wagub. Beberapa pendekatan yang dilakukan Pemprov Jawa Barat agar tidak terjadi penyimpangan tersebut, diantaranya melalui aplikasi rencana penerapan konsep Insentif Berbasis Kinerja (IBK), implementasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan optimalisasi Pemanfaatan Pusat Pengadaan Barang/Jasa (procurement center).
Selain itu, pemprov pun tengah berupaya untuk lebih transparan kepada masyarakat mengenai target dan sasaran yang akan dicapai dalam setiap program pemerintahan, termasuk untuk mencegah tindak pidana korupsi sebagai bagian dari Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK), optimalisasi anggaran dengan menghindari kebocoran pada sisi pendapatan, menghilangkan inefisiensi dan pemborosan anggaran pada sisi belanja, serta implementasi anggaran yang lebih pro masyarakat.
Untuk itu, pada kesempatan ini Wagub pun menyambut baik adanya Indonesia Public Policy and Business Development Network (IP&B). Menurutnya, IP&B bisa menjadi media untuk mewadahi gagasan, inovasi, dan solusi persoalan pelayanan publik, baik di lingkup nasional maupun daerah.
Sementara itu, Menteri PAN RB RI Yuddy Chrisnandi yang hadir pada kesempatan ini mengatakan, bahwa reformasi birokrasi harus dimulai dari tokoh atau aparatur pemerintahannya. “Reformasi birokrasi faktor utamanya adalah keteladan tokoh atau aparaturnya,” kata Yuddy dalam sambutannya.
Karena itu, Yuddy pun mengungkapkan bahwa reformasi birokrasi harus fokus pada tiga hal, yaitu: bagaimana merubah mindset atau cara berfikir dari priyai menjadi pelayan rakyat, memastika pejabat di semua institusi harus orang baik dan berintegritas, serta memastikan pelayan publik dilakukan dengan cara sebaik-baiknya.
