JAKARTA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sardewa, menduga adanya sektor penyebab di balik realisasi pengadaan motor listrik di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Salah satu dugaan utamanya adalah terjadinya kesalahpahaman komunikasi antara dirinya dengan staf terkait program tersebut.
Purbaya menegaskan bahwa untuk tahun ini, tidak akan ada lagi pengadaan motor listrik oleh BGN. Sementara itu, pada tahun lalu, miskomunikasi inilah yang diduga menyebabkan program tersebut tetap berjalan.
“Tahun lalu mungkin ada miskomunikasi dari bawahan saya ke saya. Sepengetahuan saya, saya sudah bilang tolak. Tapi ternyata sebagian sudah sempat terealisasi,” ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Kamis (9/4/2026).
Baca Juga:Pernyataan Prabowo: Indonesia Berpotensi Lepas dari Ketergantungan Impor BBM dalam Waktu DekatKDM Siap Kucurkan Dana Pembangunan Gedung FK UIN Bandung, Syaratkan Kuliah Gratis bagi Warga Miskin
Selain itu, ia juga menduga bahwa rencana pengadaan tersebut telah diajukan sebelum dirinya resmi menjabat sebagai Menteri Keuangan. Hal ini menyebabkan dirinya tidak mengetahui secara detail program tersebut.
Namun, Purbaya memastikan bahwa ke depan, pengadaan motor listrik di BGN tidak akan terulang lagi.
“Bisa jadi usulannya sudah masuk sebelum saya menjadi menteri, sudah lama. Jadi saya tidak tahu. Tapi nanti kita lihat ke depan. Yang jelas, ke depan tidak ada lagi,” ungkapnya.
Kepala BGN Soal 21.800 Motor Listrik untuk SPPG: Harga Beli Rp 42 Juta, di Bawah Harga Pasaran Rp 52 Juta
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, kembali memberikan penjelasan terkait pembelian kendaraan roda dua untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Secara total, sebanyak 21.800 unit motor listrik telah dibeli.
Dadan mengklaim bahwa harga beli per unit lebih rendah dibandingkan harga yang beredar di pasaran.
“Harga pasaran sekitar Rp 52 juta, tetapi harga beli kami sekitar Rp 42 juta, atau di bawah harga pasaran,” kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Baca Juga:Belanja Pegawai Sedot Rp2,2 Triliun APBD, DPRD Kabupaten Cirebon Tuntut Lompatan Kinerja ASNRevolusi Budaya Kerja ASN Kota Cirebon: Antara Efisiensi Energi dan Gaya Hidup Sehat
Ia menjelaskan bahwa motor listrik untuk Kepala SPPG tersebut telah masuk dalam perencanaan anggaran tahun 2025. Target awal pembelian sebenarnya mencapai 24.400 unit.
“Dari target 24.400 unit, yang berhasil kami realisasikan hanya sekitar 21.800 unit,” jelasnya.
Dadan juga menegaskan bahwa tidak ada rencana pembelian motor listrik untuk SPPG pada tahun 2026. Motor-motor yang telah dibeli akan didistribusikan ke SPPG guna menjangkau wilayah-wilayah dengan akses transportasi yang sangat sulit.