“Kami di Komisi I akan terus mengawal agar program peningkatan kapasitas ASN berjalan efektif dan memberikan dampak nyata. Kita ingin memastikan setiap rupiah yang keluar untuk belanja pegawai sebanding dengan kualitas layanan yang diterima masyarakat,” ujar Rohayati.
Respons BKPSDM
Menanggapi tekanan dari legislatif, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon, Ade Nugroho Yuliarno, mengakui bahwa transformasi kualitas SDM aparatur masih menjadi tantangan besar bagi pihaknya.
Ade menyatakan bahwa masukan dan kritik dari DPRD merupakan refleksi penting bagi pemerintah daerah. Ia berkomitmen menjadikan poin-poin evaluasi tersebut sebagai kompas dalam merumuskan strategi pengembangan SDM pada sisa tahun 2026 dan rencana strategis tahun-tahun mendatang.
Baca Juga:Revolusi Budaya Kerja ASN Kota Cirebon: Antara Efisiensi Energi dan Gaya Hidup SehatGubernur Dedi Mulyadi Hapus Syarat KTP Pemilik Pertama demi Genjot Pajak
“Kami menerima masukan ini sebagai bahan perbaikan internal. BKPSDM akan mempertajam formulasi program peningkatan kapasitas SDM agar lebih tepat sasaran dan mampu mencetak aparatur yang profesional serta berintegritas,” ungkap Ade.
Kini, dengan dukungan anggaran yang sangat besar, publik menantikan pembuktian dari ribuan ASN di Kabupaten Cirebon untuk bekerja lebih transparan, disiplin, dan mampu menjawab persoalan di lapangan dengan cepat. (rif/dsb)