CIREBON – Kabar baik bagi masyarakat yang menerima warisan dalam bentuk uang tunai. Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, harta warisan tersebut dikecualikan sebagai objek non-pajak. Meski demikian, penerima warisan tetap memiliki kewajiban administratif untuk mencantumkannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
​Hal ini menjadi poin penting bagi wajib pajak agar tidak terjadi kesalahpahaman saat proses verifikasi data oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
​Mengapa Warisan Bebas Pajak?
​Dalam sistem perpajakan di Indonesia, warisan habitat dari objek Pajak Penghasilan (PPh) selama memenuhi syarat tertentu. Hal ini diatur untuk memastikan bahwa perpindahan aset dari pewaris ke ahli waris tidak membebani pihak keluarga secara finansial.
Baca Juga:Cegah Keracunan MBG, Guru Besar Usul Sertifikasi SPPG dari Pihak KetigaPemdes Babakangebang Desak Payung Hukum Jelas Terkait Fenomena ‘Sound Horeg’ di Perayaan Idulfitri
Penting untuk diingat: Kebebasan pajak ini berlaku selama harta tersebut telah dilaporkan dalam SPT pewaris atau pajaknya telah dilunasi oleh pemberi warisan.
​Kewajiban Pelaporan di SPT Tahunan​Walaupun tidak ada nominal pajak yang harus memuat atas uang tunai tersebut, wajib pajak tetap harus transparan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam pelaporannya:
Kategori Penghasilan: Masukkan nilai uang tunai tersebut ke dalam kolom “Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak”.
Daftar Harta: Setelah diterima, uang tunai tersebut secara otomatis menambah total kekayaan wajib pajak. Oleh karena itu, jumlah tersebut juga harus dicantumkan dalam bagian “Daftar Harta” di akhir tahun pajak berjalan.
Sangat disarankan untuk memberi keterangan yang jelas bahwa penambahan harta berasal dari warisan guna menghindari dugaan adanya penghasilan tersembunyi yang belum dipajaki.
Kesimpulan
Transparansi adalah kunci dalam pelaporan pajak. Dengan memasukkan warisan uang tunai ke dalam SPT Tahunan, wajib pajak telah menjalankan kewajiban formalnya sekaligus melindungi diri dari potensi pelestarian pajak di masa depan.
​Meskipun statusnya “bebas pajak”, melupakannya dari laporan tahunan justru bisa memicu pertanyaan dari otoritas pajak terkait asal-usul kenaikan saldo tabungan atau aset yang dimiliki. (merah/dbs)