BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meluncurkan visi kepemimpinan baru yang tidak konvensional dalam mengelola roda pemerintahan di Provinsi Jawa Barat. Mengusung identitas sebagai “Gubernur Pinggiran”, Dedi menegaskan komitmennya untuk meruntuhkan sekat-sekat birokrasi dan lebih memilih hadir langsung di tengah masyarakat, mulai dari bantaran sungai, pesisir pantai, hingga pelosok hutan demi menyerap aspirasi riil warga.
Dalam suasana silaturahmi minggu kedua Syawal 1447 Hijriah di Gedung Sate, Senin (30/3/2026), Dedi Mulyadi menekankan filosofi manajemen Sunda “Pok Pek Prak”. Prinsip ini mengutamakan kerja nyata di atas sekadar kata-kata atau diskusi akademis yang imajinatif. Menurutnya, Jawa Barat saat ini membutuhkan eksekusi lapangan yang estetis dan fungsional daripada kajian-kajian teoretis yang bertele-tele.
”Hari ini pemda tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk menceritakan keberhasilan pembangunan. Jika penataan kawasan dilakukan dengan baik dan unik, rakyat sendiri yang akan menjadi agen promosi gratis melalui media sosial, bahkan mereka bisa mendapat penghasilan sebagai content creator,” ujar Dedi di hadapan para ASN dalam apel pagi tersebut.
Baca Juga:Jumat WFH Resmi Berlaku Bagi ASN, Operasional Mobil Dinas Dipangkas 50 PersenDiplomasi Satwa: Indonesia Pinjamkan Komodo, Jepang Kirim Jerapah dan Panda Merah
Gebrakan Rekrutmen: Gaji Rp4,2 Juta Tanpa Syarat Ijazah
Poin yang paling mencuri perhatian dalam pidatonya adalah rencana rekrutmen besar-besaran tenaga teknis lapangan pada periode 2026-2027. Dedi secara blak-blakan mengkritik sistem birokrasi saat ini yang dinilainya terlalu terjebak pada stratifikasi pendidikan formal (S1 hingga S3), namun lemah dalam penguasaan teknis di lapangan.
Ia mencontohkan kondisi kontradiktif di mana pemerintah memiliki banyak tenaga ahli bergelar doktor di kantor, namun seringkali kesulitan menemukan petugas yang mampu memperbaiki lampu jalan (PJU) secara cepat. Dedi menilai, rekrutmen selama ini yang terpaku pada lulusan SMA hingga Sarjana justru menghasilkan tenaga kerja yang lebih banyak mengirimkan laporan foto daripada bekerja fisik.
”Kita memiliki banyak doktor di kantor, tapi tidak ada yang bisa memperbaiki lampu jalan. Saya ingin rejuvinasi manajemen: sedikit yang menyuruh, banyak yang bekerja,” tegasnya.
Sebagai solusi, Gubernur merencanakan pembentukan Divisi Kebersihan dan Infrastruktur yang inklusif. Divisi ini secara khusus akan membuka pintu bagi masyarakat yang memiliki keterampilan teknis seperti mengelas atau menyapu jalan, tanpa mensyaratkan ijazah sekolah, bahkan bagi mereka yang tidak lulus SD sekalipun. Para tenaga kerja ini dijanjikan upah layak sebesar Rp4,2 juta per bulan demi menjamin kesejahteraan mereka.